BAIHAKI, IMAM RIZKY (2022) ANALISIS KEDUDUKAN NOTARIS DALAM PENERAPAN CYBER NOTARY DENGAN MEDIA ELEKTRONIK PADA E-RUPS PERUSAHAAN TERBUKA BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 16/POJK.04/2020. Masters thesis, Universitas YARSI.

	Text 1. COVER IMAM.pdf Download (25kB)
	Text 3. HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (516kB)
	Text 7. PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.pdf Download (322kB)
	Text 12. ABSTRAK.pdf Download (14kB)
	Text 13. BAB I.pdf Download (282kB)
	Text 18. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (231kB)
	Text 14. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (742kB)
	Text 15. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (431kB)
	Text 16. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (184kB)
	Text 17. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (17kB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) UUJN, Notaris adalah pejabat umum yang memiliki untuk mengautentikasi dokumen. Demikian juga dengan perkembangan teknologi yang mempengaruhi pola kehidupan interaksi sosial dalam bermasyarakat, seperti halnya belakangan ini otoritas jasa keuangan mengeluarkan peraturan otoritas jasa keuangan NOMOR 16/POJK.04/2020 yang intinya pelaksanaan RUPS dapat dilaksanakan secara Elektronik RUPS pada perusahaan yang melaksanakannya tidak harus melalui tatap muka melainkan menggunakan media elektronik, sehingga membuat pergeseran norma hukum atau kebiasaan dalam bermasyarakat. Metode penelitian yang di gunakan merupakan yuridis normatif. Hasil Penelitian menemukan bahwa notaris Indonesia saat ini menganut system civil law dimana hal ini tentu saja terdapat konsekuensi yuridis terhadap akta yang di buat karna notaris merupakan perpanjangan tangan oleh Negara sehingga akta yang di buat memiliki kekuatan hukum. Karna akta yang di buat secara eletronik belum memiliki kekuatan hukum, karna masih terdapat pergesekan norma hukum dalam UUJN dan UU ITE dengan UU Perusahaan dan POJK NOMOR 16/POJK.04/2020 dapat di katakan bisa menimbulkan tidak kepastian hukum dalam pembangunan hukum di Indonesia.

Actions (login required)

View Item