Soliha, Salsa Bilatus (2025) Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pelaporannya (Berbasis E-Faktur Web-based) Pada PT XYZ Tahun 2024 Serta Tinjauannya Dari Sudut Pandang Islam. Diploma thesis, Universitas YARSI.

	Text 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (107kB)
	Text 4. LEMBAR PENGESAHAN SIDANG.pdf Download (219kB)
	Text 2. LEMBAR PERNYATAAN.pdf Download (138kB)
	Text 5. ABSTRAK-ABSTRACT.pdf Download (277kB)
	Text 8. BAB I.pdf Download (401kB)
	Text 14. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (224kB)
	Text 9. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (410kB)
	Text 10. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (286kB)
	Text 11. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (442kB)
	Text 12. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (482kB)
	Text 13. BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (275kB)
	Text 15. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (223kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan pajak pertambahan nilai dan pelaporannya yang berbasis E-Faktur Web Based pada PT XYZ tahun 2024 serta tinjauannya dari sudut pandang Islam. Studi kasus deskriptif ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui analisis dokumen sekunder yang terdiri dari invoice, faktur pajak keluaran dan masukan, SPT Masa PPN, serta data dari aplikasi E-Tax dan E-Faktur Web Based. Hasil penelitian mengungkap empat permasalahan utama dalam implementasi PPN di PT XYZ: pertama, perusahaan tidak memungut PPN pada seluruh pelanggan namun hanya pada sesama Pengusaha Kena Pajak (PKP); kedua, terdapat ketidaksesuaian masa pengkreditan Pajak Masukan; ketiga, pemakaian sendiri tidak dipungut PPN sebagaimana mestinya; dan keempat, keterlambatan pelaporan PPN yang mengakibatkan pengenaan denda oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Analisis dari perspektif hukum Islam menunjukkan bahwa pemungutan pajak diperbolehkan, namun terdapat perbedaan prinsip dimana dalam Islam diperlukan pemisahan antara barang halal dan haram sebelum pemungutan PPN, sedangkan regulasi Indonesia mewajibkan pemungutan PPN pada semua barang tanpa memandang status halal dan haram bagi perusahaan yang telah menjadi PKP. Kesimpulan penelitian ini adalah PT XYZ belum sepenuhnya mematuhi regulasi pemerintah Indonesia dalam perhitungan dan pelaporan SPT PPN Masa, yang mengindikasikan perlunya perbaikan sistem dan prosedur perpajakan perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Actions (login required)

View Item