Rahmawan, Dicky (2026) PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG SATWA LIAR YANG DILINDUNGI (Studi Kasus: Perdagangan Cula Badak di Palembang). Diploma thesis, Universitas YARSI.

	Text 1. HALAMAN SAMPUL.pdf Download (87kB)
	Text 6. HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI.pdf Download (76kB)
	Text 4. PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.pdf Download (94kB)
	Text 8. ABSTRAK.pdf Download (377kB)
	Text 11. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (4MB)
	Text 16. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (2MB)
	Text 12. BAB II TINJAUAN PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)
	Text 13. BAB III PEMBAHASAN.pdf Restricted to Registered users only Download (9MB)
	Text 14. BAB IV PANDANGAN ISLAM.pdf Restricted to Registered users only Download (9MB)
	Text 15. BAB V PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh status Indonesia sebagai negara mega biodiversity yang memiliki kekayaan satwa endemik tinggi, namun menghadapi ancaman serius berupa perburuan dan perdagangan ilegal yang memicu kepunahan, salah satunya pada kasus perdagangan delapan cula badak di Palembang dengan estimasi nilai ekonomi mencapai miliaran rupiah. Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada tinjauan yuridis perdagangan satwa dilindungi, mekanisme penegakan hukumnya, serta tinjauan berdasarkan pandangan Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan jenis data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen atau bahan pustaka dengan analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian mengungkap bahwa perdagangan satwa liar merupakan pelanggaran serius terhadap Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang dapat dijatuhi sanksi pidana penjara hingga 15 tahun, kecuali untuk pemanfaatan yang memiliki izin resmi sesuai peraturan pelaksana. Penegakan hukum dilakukan melalui sinergi antara GAKKUM KLHK dan Kepolisian, namun masih menghadapi kendala rendahnya kesadaran masyarakat serta luasnya wilayah geografis Indonesia. Secara Islam, tindakan ini dilarang berdasarkan Fatwa MUI No. 04 Tahun 2014 (telah diperbarui menjadi Fatwa No. 14 Tahun 2014) karena melanggar amanah manusia sebagai khalifah di bumi yang wajib menjaga keseimbangan ekosistem dan melindungi makhluk hidup dari kepunahan. Simpulan penelitian menegaskan bahwa perdagangan satwa ilegal adalah kejahatan serius yang merusak kelestarian alam, sehingga disarankan adanya penguatan penegakan hukum lintas sektoral dan peningkatan edukasi nilai-nilai agama dalam upaya konservasi.

Actions (login required)

View Item