Alhaddad, Alhafez (2026) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE DI TAMAN WISATA ALAM ANGKE KAPUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN. Diploma thesis, Universitas YARSI.

	Text 01. Halaman Sampul.pdf Download (457kB)
	Text 06. Halaman Pengesahan.pdf Download (65kB)
	Text 04. Halaman Pernyataan Orisinalitas Skripsi.pdf Download (56kB)
	Text 09. Abstrak.pdf Download (420kB)
	Text 13. BAB 1 Pendahuluan.pdf Download (5MB)
	Text 18. Daftar Pustaka.pdf Download (288kB)
	Text 14. BAB 2 Tinjauan Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (594kB)
	Text 15. BAB 3 Pembahasan.pdf Restricted to Registered users only Download (696kB)
	Text 16. BAB 4 Tinjauan Islam.pdf Restricted to Registered users only Download (535kB)
	Text 17. BAB 5 Penutup.pdf Restricted to Registered users only Download (286kB)
	Text 19. Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Pengelolaan ekosistem mangrove memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup serta mendukung keberlanjutan sumber daya alam. Salah satu kawasan mangrove yang memiliki nilai ekologis dan ekonomis penting adalah Taman Wisata Alam Angke Kapuk di Jakarta. Dalam praktiknya, pengelolaan kawasan ini melibatkan pihak swasta, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai legalitas perizinan pengelolaan Taman Wisata Alam, prinsip dan fungsi hutan konservasi dan pandangan hukum Islam terhadap pengelolaan ekosistem mangrove. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan penelitian serta data primer yang diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan TWA Angke Kapuk oleh swasta harus diperketat melalui evaluasi dan transparansi KLHK, agar tetap sesuai fungsi konservasi dan prinsip penguasaan negara sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan pengelolaan mangrove di TWA Angke Kapuk harus berlandaskan etika Islam, di mana pelestarian alam dianggap sebagai amanah dan ibadah manusia sebagai khalifah. Hal ini bertujuan menciptakan kesadaran bahwa menjaga ekosistem adalah tanggung jawab moral dan spiritual yang berdampak pada kebaikan di dunia maupun akhirat. Namun demikian, diperlukan pengawasan yang ketat serta kepatuhan terhadap prinsip pelestarian lingkungan agar kegiatan pengelolaan tidak menyimpang dari tujuan konservasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dengan demikian, pengelolaan ekosistem mangrove di kawasan tersebut harus senantiasa mengedepankan aspek keberlanjutan, perlindungan lingkungan, dan kepastian hukum.

Actions (login required)

View Item