Fitriani, Muthi'ah Aurellia (2026) PELEPASAN HAK ATAS TANAH AKIBAT TIDAK ADANYA PENGUASAAN FISIK (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 458 K/Pdt/2023). Diploma thesis, Universitas YARSI.

	Text 1. Halaman Sampul.pdf Download (147kB)
	Text 6. Halaman Pengesahan Tim Penguji Skripsi.pdf Download (235kB)
	Text 4. Halaman Pernyataan Orisinalitas Skripsi.pdf Download (248kB)
	Text 9. A BSTRAK.pdf Download (204kB)
	Text 11. B AB I.pdf Download (301kB)
	Text 16. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (270kB)
	Text 12. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (364kB)
	Text 13. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (339kB)
	Text 15. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (432kB)
	Text 14. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (262kB)

Abstract

Pelepasan hak atas tanah dalam hukum agraria Indonesia pada umumnya dipahami sebagai suatu perbuatan hukum aktif yang dilakukan secara sukarela oleh pemegang hak, khususnya dalam konteks pengadaan tanah untuk kepentingan umum, namun dalam praktik peradilan terdapat perkembangan penafsiran yang memperluas makna pelepasan hak, sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 458 K/Pdt/2023 yang menilai bahwa hak atas tanah dapat dianggap lepas akibat daluwarsa status tanah dan tidak adanya penguasaan fisik serta tidak dilakukannya perbuatan hukum tertentu oleh pemegang hak atau ahli warisnya dalam jangka waktu yang sangat lama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan unsur-unsur pelepasan hak atas tanah akibat daluwarsa status tanah dan tidak adanya penguasaan fisik, mengkaji pertimbangan hakim dalam menerapkan doktrin rechtsverwerking, serta menelaah kesesuaiannya dengan pandangan Islam terhadap pengelolaan dan pemanfaatan tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, yang bertumpu pada analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur pelepasan hak dipenuhi melalui adanya pembiaran hak dalam waktu sangat lama tanpa penguasaan dan tanpa tindakan hukum, disertai penguasaan fisik oleh pihak lain secara terus-menerus dan beritikad baik, hakim mendasarkan pertimbangannya pada penerapan doktrin rechtsverwerking yang menilai bahwa kelalaian pemegang hak menyebabkan gugurnya hak demi kepastian hukum dan keadilan, kondisi tersebut sejalan dengan pandangan Islam yang menolak penelantaran harta, menekankan prinsip ihya’ al-mawat, serta memandang kepemilikan sebagai amanah yang harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan.

Actions (login required)

View Item