Setyowati, Nita (2026) PENERAPAN EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM DALAM GUGATAN WANPRESTASI PASCA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 4038 K/Pdt/2025). Diploma thesis, Universitas YARSI.

	Text 02. Halaman Judul.pdf Download (90kB)
	Text 06. Halaman Pengesahan.pdf Download (222kB)
	Text 04. Halaman Pernyataan Orisinalitas Skripsi.pdf Download (179kB)
	Text 09. Abstrak.pdf Download (101kB)
	Text 11. Bab I.pdf Download (325kB)
	Text 16. Daftar Pustaka.pdf Download (160kB)
	Text 12. Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (350kB)
	Text 13. Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (256kB)
	Text 14. Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (396kB)
	Text 15. Bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (123kB)

Abstract

Eksepsi plurium litis consortium merupakan eksepsi yang diajukan karena tidak lengkapnya pihak-pihak yang ditarik dalam suatu gugatan perdata, sehingga gugatan tersebut mengandung cacat formil dan berakibat dinyatakan tidak dapat diterima (niet otvankelijke verklaard). Permasalahan ini kerap muncul dalam gugatan wanprestasi yang timbul pasca pembagian harta bersama dan utang bersama antara mantan suami istri, khususnya ketika kewajiban utang tersebut melibatkan pihak ketika selaku kreditur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan eksepsi plurium litis consortium dalam perkara gugatan wanprestasi pasca pembagian harta dan utang bersama, menganalisis pertimbangan hakim dalam penerapan eksepsi tersebut sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4038 K/Pdt/2025, serta mengkaji pandangan hukum Islam terhadap penerapan eksepsi plurium litis consortium dalam perkara tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan eksepsi plurium litis consortium dalam perkara a quo telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, karena gugatan tidak melibatkan kreditur sebagai pihak yang berkepentingan langsung terhadap objek sengketa. Pertimbangan hakim pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung secara konsisten menyatakan gugatan mengandung cacat formil sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (niet otvankelijke verklaard). Dari perspektif hukum Islam, penerapan eksepsi tersebut sejalan dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam muamalah, khususnya terkait kewajiban pemenuhan utang (dayn) dan perlindungan hak pihak yang berpiutang.

Actions (login required)

View Item