Yuliani, Fitri (2026) PENERAPAN PASAL 112 DAN PASAL 127 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP PELAKU YANG TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 5059 K/Pid.sus/2023). Diploma thesis, Universitas YARSI.

	Text 01. Halaman Sampul.pdf Download (71kB)
	Text 06. Halaman Pengesahan Skripsi.pdf Download (631kB)
	Text 04. Halaman Pernyataan Orisinalitas Skripsi.pdf Download (406kB)
	Text 09. Abstrak.pdf Download (163kB)
	Text 12. Bab I.pdf Download (307kB)
	Text 17. Daftar Pustaka.pdf Download (223kB)
	Text 13. Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (364kB)
	Text 14. Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (325kB)
	Text 15. Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (324kB)
	Text 16. Bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (199kB)
	Text 18. Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (160kB)

Abstract

Tindak pidana narkotika merupakan permasalahan hukum yang berdampak serius terhadap kehidupan sosial dan kesehatan masyarakat secara khusus diatur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pasal 112 dan pasal 127 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika terhadap pelaku yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 5059 K/Pid.Sus/2023, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, dan pandangan Islam terhadap penerapan pasal 112 dan 127. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peneerapan pasal 112 dan 127 dalam putusan telah sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam undangundang, serta pertimbangan hakim dinilai tepat karena jumlah barang bukti narkotika jenis sabu sebasar 1,23 gram sehingga pelaku tidak memenuhi syarat normatif untuk diberikan rehabilitasi medis maupun sosial, sementara Mahkamah Agung telah membedakan peranan masing-masing terdakwa secara proporsional. Ditinjau dari perspektif hukum islam, narkotika (mukhaddirat) dapat dipersamakan dengan khamr melalui metode qiyas dan termasuk dalam katagori jarimah tazir, sehingga penjatuhan pidana terhadap pelaku yang tidak memenuhi syarat rehabilitasi dapat dibenarkan demi kemaslahatan dan pencegahan terhadap kerusakan akal dan masyarakat.

Actions (login required)

View Item