Maidiana, Nadira (2026) KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN DAN SERTIFIKAT HAK PAKAI SEBAGAI ALAS HAK DALAM KEPEMILIKAN ATAS TANAH (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3292 K/Pdt/2025). Diploma thesis, Universitas YARSI.

	Text 01. Cover.pdf Download (55kB)
	Text 05. halaman pengesahan skripsi.pdf Download (331kB)
	Text 03. halaman pernyataan orisinalitas skripsi.pdf Download (355kB)
	Text 08. Abstrak.pdf Download (7kB)
	Text 10. Bab I.pdf Download (494kB)
	Text 15. Daftar Pustaka.pdf Download (401kB)
	Text 11. Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (487kB)
	Text 12. Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (344kB)
	Text 13. Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (695kB)
	Text 14. Bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (14kB)

Abstract

Sengketa pertanahan sering terjadi akibat perbedaan pandangan mengenai kekuatan hukum Sertifikat sebagai alas hak kepemilikan atas tanah, khususnya yang berkaitan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan dan Sertifikat Hak Pakai. Permasalahan tersebut juga tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3292 K/Pdt/2025 yang menilai kedudukan sertifikat sebagai alat bukti dalam sengketa perdata. Permasalahan yang dikaji meliputi bagaimana ketentuan mengenai kekuatan hukum sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak pakai sebagai alas hak kepemilikan atas tanah, bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3292 K/Pdt/2025 terkait kekuatan hukum sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak pakai sebagai alas hak kepemilikan atas tanah, serta bagaimana pandangan Islam terhadap kekuatan hukum sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak pakai sebagai alas hak kepemilikan atas tanah menurut putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus Putusan Pengadilan, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak pakai memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat karena diterbitkan melalui prosedur pendaftaran tanah yang sah dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Pertimbangan Mahkamah Agung menekankan pentingnya kepastian hukum dan tertib administrasi dalam penyelesaian sengketa. Dari perspektif Islam, sertifikat dipandang sebagai alat administratif yang berfungsi mendukung pembuktian hak dan menjaga ketertiban sosial, selama diperoleh dan digunakan secara adil serta tidak merugikan pihak lain (Darar Yuzalu).

Actions (login required)

View Item