Saputera, Muhammad Yusuf Rafi (2026) TINJAUAN YURIDIS TENTANG TANGGUNG JAWAB NAKHODA BERDASARKAN STANDAR KEPELAUTAN TERHADAP TUBRUKAN KAPAL (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH PELAYARAN NO HK.212/1/9/MP/2025). Diploma thesis, Universitas YARSI.

	Text 1. HALAMAN SAMPUL.pdf Download (154kB)
	Text 6. HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI.pdf Download (345kB)
	Text 4. HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.pdf Download (239kB)
	Text 9. ABSTRAK .pdf Download (165kB)
	Text 11. BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (361kB)
	Text 16. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (233kB)
	Text 12. BAB II TINJAUAN PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (260kB)
	Text 13. BAB III PEMBAHASAN.pdf Restricted to Registered users only Download (370kB)
	Text 14. BAB IV PANDANGAN ISLAM.pdf Restricted to Registered users only Download (365kB)
	Text 15. BAB V PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only Download (166kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab nakhoda berdasarkan standar kepelautan terhadap peristiwa tubrukan kapal dalam Putusan Mahkamah Pelayaran Nomor HK.212/1/9/MP/2025 dalam rangka menjaga kesalamatan dunia pelayaran. Dalam penelitian ini mengangkat permasalahan: 1).Bagaimana tanggung jawab Nakhoda pada kasus tubrukan kapal dalam Putusan Mahkamah Pelayaran Nomor HK.212/1/9/MP/2025? 2). Bagaimana pertimbangan hakim pada kasus kapal menubruk dalam Putusan Mahkamah Pelayaran Nomor HK.212/1/9/MP/2025? 3). Bagaimana pandangan hukum Islam tentang Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Nakhoda pada kasus tubrukan kapal (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Pelayaran Nomor HK.212/1/9/MP/2025)?. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan bahan hukum sekunder sebagai data utama. Nakhoda merupakan pemimpin didalam kapal yang bertanggung jawab atas keselamatan kapal. Tanggung jawab Nakhoda pada peristiwa tubrukan kapal KM Tilongkabila dengan tebing Tanjung Batusori: Nakhoda segerta melakukan upaya penyelamatan setelah tubrukan; Memenuhi panggilan mahkamah pelayaran untuk memberikan keterangan atas terjadinya kecelakaan kapal; dan Menerima sanksi administratif oleh mahkamah pelayaran karena kelalaian atau kesalahan Nakhoda. Pendapat Mahkamah Pelayaran bahwa Nakhoda tidak melakukan Bridge Resource Management, tidak menjalankan amanah sesuai kewajiban, sehingga terjadi tubrukan. Pandangan islam terhadap tanggung jawab nakhoda yang telah melakukan kelalaian telah meninggalkan pos dalam bertugas artinya nahkoda belum sepenuhnya memenuhi tanggung jawab sebagai pemimpin kapal.

Actions (login required)

View Item