Ameliah, Ameliah (2026) Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Terkait Pemblokiran Rekening Pasif (Dormant) dalam Perspektif Hukum Perbankan di Indonesia. Diploma thesis, Universitas YARSI.

	Text 01. Halaman Sampul - Ameliah.pdf Download (183kB)
	Text 06. Halaman Pengesahan - Ameliah.pdf Download (340kB)
	Text 04. Pernyataan Orisinalitas - Ameliah.pdf Download (277kB)
	Text 09. Abstrak - Ameliah.pdf Download (196kB)
	Text 12. Bab I - Ameliah.pdf Download (504kB)
	Text 17. Daftar Pustaka - Ameliah.pdf Download (378kB)
	Text 13. Bab II - Ameliah.pdf Restricted to Registered users only Download (561kB) | Request a copy
	Text 14. Bab III - Ameliah.pdf Restricted to Registered users only Download (565kB) | Request a copy
	Text 15.Bab IV - Ameliah.pdf Restricted to Registered users only Download (663kB) | Request a copy
	Text 16. Bab V - Ameliah.pdf Restricted to Registered users only Download (185kB) | Request a copy

Abstract

Pemblokiran rekening pasif (dormant) oleh otoritas dan lembaga perbankan dalam beberapa tahun terakhir menimbulkan perdebatan hukum, khususnya terkait kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta perlindungan hak nasabah. Penelitian ini bertujuan menganalisis kewenangan PPATK dalam melakukan pemblokiran rekening dormant berdasarkan hukum positif Indonesia, menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum perbankan dan perlindungan nasabah, serta mengkajinya dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung data empiris sebagai pelengkap. Pendekatan normatif dilakukan melalui penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang. Data empiris diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait guna memperkuat analisis serta menggambarkan penerapan hukum dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif kewenangan PPATK untuk melakukan penghentian sementara transaksi atau pemblokiran rekening dibatasi pada kondisi tertentu, yakni apabila terdapat indikasi tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme. Status rekening dormant tidak secara otomatis menjadi dasar hukum pemblokiran tanpa adanya indikasi tersebut. Dalam perspektif hukum perbankan, pemblokiran tanpa pemberitahuan dan prosedur yang jelas berpotensi bertentangan dengan prinsip kehati-hatian, perlindungan konsumen, dan asas kepastian hukum. Dalam pandangan Islam, pembatasan akses terhadap harta dapat dibenarkan melalui prinsip sad adz-dzariah sebagai upaya preventif mencegah kejahatan, namun harus dilakukan secara proporsional, adil, dan tidak menimbulkan kezaliman. Pemblokiran rekening dormant harus berlandaskan dasar hukum yang jelas, transparan, dan menjaga keseimbangan antara pencegahan kejahatan keuangan dan perlindungan hak nasabah.

Actions (login required)

View Item