Fitriani, Anggun (2026) PERUBAHAN KEWENANGAN BADAN ATAU PEJABAT TATA USAHA NEGARA DALAM MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 24/PUU-XXII/2024. Diploma thesis, Universitas YARSI.

	Text 1. HALAMAN SAMPUL.pdf Download (91kB)
	Text 6. HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI.pdf Download (109kB)
	Text 4. HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.pdf Download (115kB)
	Text 9. ABSTRAK.pdf Download (225kB)
	Text 12. BAB I.pdf Download (379kB)
	Text 17. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (305kB)
	Text 13. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (360kB)
	Text 14. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (382kB)
	Text 15. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (551kB)
	Text 16. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (246kB)

Abstract

Penelitian ini membahas perubahan kewenangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengajukan Peninjauan Kembali (PK) setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Pasal 132 ayat (1) UU Peradilan Tata Usaha Negara bertentangan dengan UUD 1945 jika dipahami secara luas, dan PK seharusnya hanya bisa diajukan oleh seseorang atau badan hukum perdata, bukan oleh Badan atau Pejabat TUN. Sehingga, berdasarkan pertimbangan hukum MK, secara normatif Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat mengajukan PK. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa putusan MK dimaksudkan untuk melindungi kepastian hukum dan hak warga negara. Namun, munculnya SEMA Nomor 2 Tahun 2024 dalam Hasil Rumusan Kamar Tata Usaha menyatakan Badan atau Pejabat TUN tidak dapat mengajukan PK kecuali dalam hal kondisi-kondisi tertentu. Hal ini ditujukan bahwa Badan atau Pejabat TUN masih diberi kesempatan terbatas dalam kewenangan mengajukan PK. Akibatnya, situasi ini menimbulkan adanya ketidakpastian dalam praktik penerapan hukum. Dari perspektif hukum Islam, pembatasan ini sejalan dengan prinsip keadilan, amanah dalam kekuasaan, serta konsep wilayah al-mazalim sebagai mekanisme untuk mencegah kezaliman penguasa. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyarankan perlunya harmonisasi hukum melalui revisi UU PTUN agar tercipta kepastian hukum yang lebih konsisten dalam praktik peradilan.

Actions (login required)

View Item