Nuraini, Oktavianisa (2026) TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN TINGKAT SEKOLAH DASAR PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 3/PUU-XXII/2024. Diploma thesis, Universitas YARSI.

	Text 1. HALAMAN SAMPUL.pdf Download (85kB)
	Text 6. HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI.pdf Download (76kB)
	Text 4. PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.pdf Download (72kB)
	Text 8. ABSTRAK.pdf Download (409kB)
	Text 11. BAB I.pdf Download (6MB)
	Text 16. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (5MB)
	Text 12. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (7MB)
	Text 13. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (15MB)
	Text 14. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (10MB)
	Text 15. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 17. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB)

Abstract

Diskriminasi akses pendidikan dasar gratis antara sekolah negeri dan swasta sering terjadi akibat multitafsir Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebabkan angka putus sekolah tinggi dan bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024 menyatakan norma tersebut inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup sekolah negeri maupun swasta tanpa memungut biaya demi menjamin hak konstitusional pendidikan. Fokus penelitian ini adalah menganalisis tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan hak pendidikan dasar pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXII/2024, pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, serta tinjauan perspektif Islam terhadap tanggung jawab tersebut. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus Putusan MK menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 menyatakan Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas inkonstitusional bersyarat. Pemerintah kini bertanggung jawab menjamin wajib belajar pendidikan dasar tanpa biaya di sekolah negeri maupun swasta, yang diikuti dengan kewajiban revisi regulasi turunan dan optimalisasi dana BOS. Pertimbangan hakim menekankan hak pendidikan sebagai hak konstitusional fundamental yang bersifat imperatif dan menuntut pergeseran paradigma fokus anggaran. Dalam perspektif Islam, hal ini selaras dengan prinsip Hifz al-Aql (perlindungan akal) dalam Maqasid Syariah, di mana pemerintah (ulil amri) wajib menjamin akses pendidikan inklusif tanpa diskriminasi melalui pengelolaan baitul mal modern untuk mencegah putus sekolah akibat kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan revisi UU Sisdiknas, penguatan pengawasan fiskal pendidikan, dan integrasi perspektif Islam dalam kebijakan nasional.

Actions (login required)

View Item