Bastiyar, Vania Ananda (2026) PENERAPAN GOOGLE PLAY BILLING SYSTEM DALAM GOOGLE PLAY STORE DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Studi Putusan03/KPPU-I/2024). Diploma thesis, Universitas Yarsi.

	Text 01. COVER.pdf Download (30kB)
	Text 06. Halaman Pengesahan.pdf Download (228kB)
	Text 04. Pernyataan Orisinalitas Skripsi.pdf Download (119kB)
	Text 09. Abstrak.pdf Download (127kB)
	Text 11. BAB I Vania Ananda.pdf Download (285kB)
	Text 16. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (254kB)
	Text 12. BAB II Vania Ananda.pdf Restricted to Registered users only Download (317kB)
	Text 13. BAB III Vania Ananda.pdf Restricted to Registered users only Download (415kB)
	Text 14. BAB IV Vania Ananda.pdf Restricted to Registered users only Download (579kB)
	Text 15. BAB V Vania Ananda.pdf Restricted to Registered users only Download (245kB)

Abstract

Perkembangan ekonomi digital mendorong munculnya platform distribusi aplikasi seperti Google Play Store yang menerapkan Google Play Billing System (GPB) sebagai sistem pembayaran wajib bagi transaksi digital. Namun, dalam praktiknya Penerapan Google Play B illing System (GPB) yang mewajibkan seluruh transaksi digital dilakukan melalui sistem pembayaran internal Google, disertai dengan pengenaan service fee sebesar 15 30%, berpotensi menimbulkan praktik persaingan usaha tidak sehat dan penyalahgunaan posisi dominan, hal ini tertuang dalam Putusan KPPU Nomor 03/KPPU I/2024 yang menilai bahwa kebijakan Google dapat menghambat pelaku usaha lain, termasuk penyedia jasa pembayaran digital dan developer aplikasi. Penelitian ini membahas, pertama , Penerapan Google Pl ay Billing System dalam Google Play Store di Indonesia, kedua, Pertimbangan Majelis Komisi Persaingan Usaha dalam Putusan Nomor 03/KPPU I/2024 ditinjau dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan ketiga , Pandangan islam terhadap Penerapan Google Play Billing System Dalam Google Play Store Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Putusan 03/KPPU I/2024) 2024). Penelitian yang di gunakan adalah peneli tian hukum normatif. Hasil penelitia n ini adalah , pertama, penerapan Google Play Billing System telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 6 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Pasal 2 ayat (1), terkait kedudukan dan kewajiban administratif Penyelenggara Sistem Elektronik, namun regulasi tersebut belum secara tegas mengatur kewajiban penggunaan sistem pembayaran tertentu sehingga kewajiban GPBS bersumber dari kebijakan internal Google LLC yang bersifat kontraktual. Penerapan Google Play Billing System menimbulkan dampak negatif terhadap persai ngan digital dengan membatasi penyedia pembayaran alternatif, mengurangi pilihan konsumen, ser ta meningkatkan beban biaya dan menekan pendapatan developer kedua, pertimbangan Majelis Komisi dalam Putusan Nomor 03/KPPU I/2024 telah terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 17 dan Pasal 25 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan tetapi tidak terbukti melanggar Pasal 19 dan pasal 25 ayat (1) huruf a, dan ketiga, dari perspektif hukum Islam, kebijakan yang menimbulkan ketidakadilan, ketimpangan posisi tawar, serta potensi kemudaratan ekonomi dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan ( al adl ), kerelaan an taradin ), dan larangan monopoli ihtikar.

Actions (login required)

View Item