Khawarizmi, Khawarizmi (2026) WANPRESTASI KEKURANGAN PEMBAYARAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2437 K/Pdt/2025). Diploma thesis, Universitas YARSI.

	Text 01.halaman sampul.pdf Download (34kB)
	Text 05.HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (4MB)
	Text 03.PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.pdf Download (3MB)
	Text 08.Abstrak Khawarizmi.pdf Download (164kB)
	Text 10.Bab I Khawarizmi.pdf Download (336kB)
	Text 15.Daftar Pustaka Khawarizmi.pdf Download (199kB)
	Text 11.Bab II Khawarizmi.pdf Restricted to Registered users only Download (269kB)
	Text 12.Bab III Khawarizmi.pdf Restricted to Registered users only Download (306kB)
	Text 13.BAB IV Khawarizmi.pdf Restricted to Registered users only Download (393kB)
	Text 14.Bab V Khawarizmi.pdf Restricted to Registered users only Download (203kB)

Abstract

Permasalahan wanprestasi dalam perjanjian jual beli tanah kerap muncul akibat tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran secara penuh oleh pembeli, yang pada akhirnya menimbulkan sengketa serta ketidakpastian hukum bagi para pihak. Salah satu contoh nyata dapat ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2437 K/Pdt/2025 yang mengkaji perbuatan pembeli yang tidak melunasi harga tanah sebagaimana diperjanjikan meskipun telah menguasai objek jual beli. Penelitian ini hendak mengkaji pada bentuk wanprestasi kekurangan pembayaran dalam perjanjian jual beli tanah, pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut, serta pandangan Islam terhadap kekurangan pembayaran dalam akad jual beli tanah. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa bentuk wanprestasi kekurarangan pembayaran dalam perjanjian jual beli tanah yang mencerminkan tidak terpenuhinya prestasi secara utuh, sehingga memberikan hak kepada pihak penjual untuk menuntut akibat hukum. Hakim pada Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan mengikat dan bahwa tindakan konsinyasi yang dilakukan setelah debitur berada dalam keadaan lalai tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapus wanprestasi. Dalam pandangan hukum Islam, kekurangan pembayaran bertentangan dengan prinsip pemenuhan akad, amanah, dan keadilan, serta larangan menguasai harta pihak lain secara tidak sah, sehingga perbuatan tersebut tidak hanya melanggar ketentuan hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan nilai moral dan etika Islam.

Actions (login required)

View Item