Sahputra, Yoga Dwi (2026) PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN LIGHT RAIL TRANSIT (LRT) DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA (DKI) JAKARTA DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM. Diploma thesis, Universitas YARSI.

	Text 1. HALAMAN SAMPUL.pdf Download (145kB)
	Text 6. HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI.pdf Download (241kB)
	Text 4. HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.pdf Download (175kB)
	Text 9. ABSTRAK.pdf Download (131kB)
	Text 13. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (349kB)
	Text 18. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (221kB)
	Text 14. BAB II TINJAUAN PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (354kB)
	Text 15. BAB III PEMBAHASAN.pdf Restricted to Registered users only Download (578kB)
	Text 16. BAB IV PANDANGAN ISLAM.pdf Restricted to Registered users only Download (456kB)
	Text 17. BAB V PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only Download (183kB)

Abstract

Pembangunan Light Rail Transit (LRT) Jakarta merupakan proyek strategis Pemerintah Provinsi Jakarta yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan transportasi publik dan mengurangi kemacetan di wilayah perkotaan. Pembangunan LRT Jakarta dilaksanakan dengan memanfaatkan badan jalan, median jalan, serta aset tanah milik Pemerintah Provinsi Jakarta, dan juga melalui pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas pendukung seperti depo. Pelaksanaan proyek ini menimbulkan persoalan hukum di bidang pertanahan karena tidak seluruh tahapan pengadaan tanah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme formal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan LRT Jakarta menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Kendala hukum yang dihadapi dan pandangan Islam terhadap pelaksanaan pengadaan tanah dalam pembangunan LRT Jakarta. Jenis Penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah dalam pembangunan LRT Jakarta secara normatif telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, meskipun dalam praktiknya tidak seluruh tahapan prosedural dilaksanakan secara formal. Kendala yang muncul bersifat administratif dan implementatif, terutama berkaitan dengan penegasan status penguasaan tanah, terbatasnya mekanisme musyawarah, serta sinkronisasi kewenangan antar lembaga terkait. Dalam pandangan Islam, pelaksanaan pembangunan LRT Jakarta dapat dibenarkan karena ditujukan untuk kepentingan umum dan mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Actions (login required)

View Item