Taurina, Rina (2022) KOMPETENSI NOTARIS DALAM MENJALANKAN PERAN, TUGAS DAN KEWENANGANNYA PADA PERBANKAN SYARIAH (Studi Pada Bank Permata Syariah). Masters thesis, Universitas YARSI.
![[img]](http://digilib.yarsi.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
01.COVER.pdf Download (90kB) |
|
|
Text
HALAMAN PENGESAHAN - RINA TAURINA - MKN 2202020017.pdf Download (349kB) | Preview |
|
|
Text
07. Pernyataan Bebas Plagiarisme.pdf Download (30kB) |
|
|
Text
12. Abstrak.pdf Download (115kB) |
|
|
Text
13.Bab 1 Final.pdf Download (290kB) |
|
|
Text
18.Daftar Pustaka.pdf Download (148kB) |
|
|
Text
14.Bab 2 Final.pdf Restricted to Registered users only Download (452kB) |
|
|
Text
15.Bab 3 Final.pdf Restricted to Registered users only Download (246kB) |
|
|
Text
16.Bab 4 Final.pdf Restricted to Registered users only Download (205kB) |
|
|
Text
17.Bab 5 Final.pdf Restricted to Registered users only Download (133kB) |
Abstract
Perkembangan industri Perbankan Syariah semakin tumbuh ditengah meningkatnya kesadaran masyarakat akan perlunya perbankan yang sesuai dengan syariat Islam. Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Notaris sebagai pejabat pembuat akta auntentik dalam perannya di perbankan syariah. Penelitian ini menganalisis penerapan prinsip syariah sebagai pedoman Notaris dalam membuat konstruksi akta akad perbankan syariah agar sesuai dengan amanat Undang-Undang Perbankan Syariah serta Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Selanjutnya poin utama adalah kompetensi Notaris dalam menjalankan peran, tugas dan kewenangannya pada perbankan syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris melalui wawancara dengan pihak perbankan syariah, Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan DSN-MUI. Disimpulkan bahwa Notaris memiliki peran strategis dalam penerapan prinsip syariah agar akta sesuai dengan hukum normatif dan menjamin kepastian hukum serta nilai keadilan bagi masyarakat. Kompetensi dalam memahami aspek filosofis dan praktis mutlak diperlukan dan Notaris wajib meningkatkan wawasan dan kompetensinya terkait akad syariah. Kekosongan hukum dalam hal kewenangan Notaris pada pembuatan akta syariah khususnya perbankan, menjadi kendala dalam pelaksanaan peran Notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Perbankan Syariah, tidak memuat klausul mengenai kewenangan Notaris. Pemerintah sebagai regulator bertanggungjawab untuk mencipkatan produk hukum guna menjamin kepastian hukum dan keadilan.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Additional Information: | T-18-MKn |
| Uncontrolled Keywords: | Notaris, Kompetensi, Perbankan Syariah |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Depositing User: | Unnamed user with email admin@yarsi.ac.id |
| Date Deposited: | 03 Oct 2022 04:03 |
| Last Modified: | 05 Jun 2023 09:12 |
| URI: | http://digilib.yarsi.ac.id/id/eprint/9935 |
Actions (login required)
 |
View Item |