YANTO, ILHAM ANDRI (2019) KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DALAM MENENTUKAN BESARAN HAK MUT’AH BAGI MANTAN ISTRI DENGAN MENGGUNAAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA MANTAN SUAMI DENGAN PERUSAHAAN (PUTUSAN NOMOR: 72/Pdt.G/2018/PA.Botg). Diploma thesis, Universitas YARSI.

Preview	Text 1. COVER SAMPUL.pdf Download (173kB) | Preview
Preview	Text 6. HALAMAN PENGESEAHAN ILHAM.pdf Download (931kB) | Preview
Preview	Text 8. ABSTRAK.pdf Download (275kB) | Preview
Preview	Text 11. BAB I.pdf Download (399kB) | Preview
Preview	Text 16. DAFTAR PUSAKA.pdf Download (163kB) | Preview
	Text 12. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (356kB)
	Text 13. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (411kB)
	Text 14. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (356kB)
	Text 15. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (158kB)

Abstract

Penulisan ini membahas Kewenangan Peradilan Agama Dalam Menentukan Besaran Hak Mut’ah Bagi Mantan Isteri Dengan Menggunakan Perjanjian Kerja Bersama Antara Mantan Suami Dengan Perusahaan (Putusan No: 72/Pdt.G/2018/PA.Botg). skripsi ini menggunakan tinjauan dari Kompilasi Hukum Islam, dan sebagainya. Adapun masalah yang dibahas dalam penulisan ini, yaitu: 1) Bagaimana tinjauan hukum terhadap kewenangan peradilan agama dalam menentukan besaran hak mut’ah bagi mantan isteri dengan menggunakan perjanjian kerja bersama antara mantan suami dengan perusahaan, 2) Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama terkait kewenangan peradilan agama dalam menentukan besaran hak mut’ah bagi mantan isteri dengan menggunakan perjanjian kerja bersama antara mantan suami dengan perusahaan, 3) Bagaimana tinjauan Islam terhadap kewenangan peradilan agama dalam menentukan besaran hak mut’ah bagi mantan isteri dengan menggunakan perjanjian kerja bersama antara mantan suami dengan perusahaan. Dalam membahas permasalahan penelitian digunakan metode penelitian hukum normatif. Kesimpulan yang dihasilkan melalui penelitian ini, yaitu 1) Kewenangan mengadili atau kompetensi yurisdiksi pengadilan adalah untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara, sehingga pengajuan perkara tersebut dapat diterima dan tidak ditolak dengan alasan pengadilan tidak berwenang mengadilinya. Kewenangan mengadili merupakan syarat formil sahnya gugatan, sehingga pengajuan perkara kepada pengadilan yang tidak berwenang mengadilinya menyebabkan gugatan tersebut dapat dianggap salah alamat dan tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan kewenangan absolut hal mana merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu untuk memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang akan diperiksa dan diputus. Menurut Undang-undang No. 4 Tahun 2004, kekuasaan kehakiman (judicial power) yang berada di bawah Mahkamah Agung (MA) merupakan penyelenggara kekuasaan negara di bidang yudikatif. 2) Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama dalam menetapkan hak mut’ah telah tepat serta berdasarkan hukum hal mana Judex Factie Tingkat Pertama dalam menentukan besaran Hak Mut’ah bagi isteri yang hendak diceraikan oleh suaminya menggunakan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) walaupun PKB merupakan ranah hukum ketenagakerjaan yang mengatur hubungan hukum antara suami dengan perusahaan tempat ia bekerja dan tidak ada hubungannya dengan ranah hukum perceraian namun telah sesuai dengan rasa keadilan dan nilai-nilai agama islam yaitu Al-Quran, Al-Hadist serta yang telah dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu perhitungan Hak Mut’ah berdasarkan nilai kepatutan dan kemampuan suami. 3)Nafkah bagi mantan isteri, al-Qur'an tidak menyebutkan ketentuannya, al-Qur'an hanya memberikan pengarahan/anjuran yang sangat bijaksana, yakni dengan menyerahkan kepada mantan suaminya dengan ukuran yang patut (ma'ruf) sesuai dengan al-Quran. Kata kunci: kewenangan, pengadilan agama, hak mut’ah.

Actions (login required)

View Item