Hasdo, Rizky (2017) Penerapan Diversi pada Tahap Penyidikan Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 182/Pid.Sus/2014/PN.Lmg). Diploma thesis, Universitas YARSI.

	Text 1. COVER.pdf Download (117kB)
	Text 6. Halaman pengesahan.pdf Download (133kB)
	Text 7. ABSTRAK.pdf Download (93kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (227kB)
	Text BAB I.pdf Download (209kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (752kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (552kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (484kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (236kB)
Preview	Text 3. pernyataan orisinalitas.pdf Download (131kB) | Preview

Abstract

Penulisan ini membahas penerapan diversi pada tahap penyidikan sebagai perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana anak. Setiap anak yang berhadapan dengan hukum, penyidik,penuntut, dan pemeriksaan di pengadilan wajib melakukan diversi sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal yang perlu diperhatikan adalah ada hak dan kepentingan anak juga yang harus diperhatikan sesuai dengan hak asasi manusia. Penerapan diversi pada tahap penyidikan sebagai perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana anak tinjauan dari KUHP, KUHAP, Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang PerlindunganAnak, PeraturanPemerintah No 65 tentang Pelaksanaan Diversi, dan Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi. Adapun masalah yang dibahas dalam penulisan ini, yaitu: Bagaimanakah penerapan diversi pada tahap penyidikan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pada Putusan Nomor: 182/Pid.Sus/2014, Bagaimanakah pertimbangan majelis hakim dalam menyelesaikan perkara upaya diversi tindak pidana dilakukan anak di bawah umur pada Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2014 jo Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2014 jo Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2016 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, Bagaimanakah pandangan Islam terhadap penerapan diversi pada tahap penyidikan dalam kasus tindak pidana anak. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Kesimpulan yang dihasilkan melalui penelitian ini, Penerapan diversi pada tahap penyidikan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak harus memenuhi ketentuan Pasal 7 huruf a dan b dimana ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan berupa pengulangan tindak pidana. Pertimbangan Majelis Hakim Pada tingkat Pengadilan Negeri Lamongan tidak menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 karena belum berlaku efektif. Majelis Hakim PengadilanTinggi Surabaya memberikan tindakan pengembalian Terdakwa kepada orang tua. Ketentuan Pasal 82 Undang-UndangNomor 11 Tahun 2012. Menurut Majelis Hakim penyelesaian perkara anak lebih baik dengan menekan pada pemulihan anak pada keadaan semula yang disebut Keadilan Restoratif pada ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun. Pandangan Islam terhadap penerapan diversi pada tahap penyidikan dalam kasus tindak pidana anak dengan cara perdamaian/islah dalam bahasa islamnya yang bertujuan memperbaiki, mendamaikan dan menghilangkan sengketa atau kerusakan, berusaha mewujudkan perdamaian, membawa keharmonisan, menganjurkan orang untuk berdamai antara satu dengan lainnya.

Actions (login required)

View Item