PANGESTIKA, AMANDA META (2019) PEMISAHAN HARTA BERSAMA DI MASA PERKAWINAN ( STUDI PENETAPAN : NOMOR 381/PDT.P/2015/PN.TNG ). Diploma thesis, Universitas YARSI.
|
Text
1. Halaman Judul.pdf Download (118kB) | Preview |
|
|
Text
5. Halaman Pengesahan Penguji Skripsi.pdf Download (258kB) | Preview |
|
|
Text
8. Halaman Abstrak.pdf Download (86kB) | Preview |
|
|
Text
10. BAB I.pdf Download (331kB) | Preview |
|
|
Text
15. Daftar Pustaka.pdf Download (217kB) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.yarsi.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
11. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (364kB) |
|
|
Text
12. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (304kB) |
|
|
Text
13. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (663kB) |
|
|
Text
14. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (91kB) |
|
|
Text
3. Halaman Orisinalitas Skripsi.pdf Download (419kB) | Preview |
Abstract
Skripsi ini dibuat untuk mengkaji pemisahan harta bersama di masa perkawinan dengan Studi Penetepan Nomor: 381/Pdt.P/2015/PN.Tng. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah hukum normatif empiris. Dalam skripsi ini, penulis berpendapat bahwa pemisahan harta bersama dapat dilakukan sebelum perkawinan berlangsung yang dibuat melalui perjanjian perkawinan. Namun, dalam Studi Penetapan Nomor: 381/Pdt.P/2015/PN.Tng Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon. Permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini yaitu: Mengapa Pengadilan Negeri Tangerang mengabulkan permohonan Pemohon mengenai pemisahan harta bersama di masa perkawinan, Apakah dengan diterapkannya pemisahan harta bersama di masa perkawinan menyebabkan dampak terhadap harta bersama, Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai pemisahan harta bersama di masa perkawinan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu: Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon karena kealpaan dan ketidaktahuan para Pemohon dan pemisahan harta bersama di masa perkawinan boleh dilakukan sepanjang kedua belah pihak sepakat sebagaimana dalam Pasal 1320 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Akibat dari Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 381/Pdt.P/2015/PN.Tng terhadap pemisahan harta bersama di masa perkawinan yaitu terpisahnya harta bersama yang sebelumnya tergabung menjadi harta masing-masing pihak serta pihak ketiga yang bersangkutan, Menurut Fikih Islam tidak mengenal adanya percampuran harta milik suami dengan harta milik istri dan harta bersama tidak dijelaskan secara khusus dalam fikih Islam namun tidak menutupi kemungkinan adanya harta bersama suami istri yang disebut syirkah (percampuran) antara dua pihak yaitu syirkah dalam lingkup harta maupun syirkah dalam lingkup usaha.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Additional Information: | S-516-FH |
| Uncontrolled Keywords: | Pemisahan, Harta Bersama, Perjanjian Perkawinan, dan Syirkah. |
| Subjects: | H Social Sciences > HQ The family. Marriage. Woman K Law > K Law (General) L Education > L Education (General) |
| Depositing User: | Unnamed user with email admin@yarsi.ac.id |
| Date Deposited: | 09 Feb 2021 02:32 |
| Last Modified: | 12 Apr 2022 06:11 |
| URI: | http://digilib.yarsi.ac.id/id/eprint/6692 |
Actions (login required)
 |
View Item |