PEMBATALAN IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK KEGIATAN OPERASI PRODUKSI PERTAMBANGAN BIJI NIKEL (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 403 K/TUN/TF/2024)

Lestari, Ayu (2026) PEMBATALAN IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK KEGIATAN OPERASI PRODUKSI PERTAMBANGAN BIJI NIKEL (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 403 K/TUN/TF/2024). Diploma thesis, Universitas YARSI.

	Text 01. COVER.pdf Download (104kB)
	Text 05. HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (323kB)
	Text 03. PERNYATAAN ORISINALITAS.pdf Download (347kB)
	Text 08. ABSTRAK.pdf Download (69kB)
	Text 10. BAB I.pdf Download (155kB)
	Text 15. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (119kB)
	Text 11. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (175kB)
	Text 12. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (212kB)
	Text 13. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (221kB)
	Text 14. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (49kB)

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan peraturan perundangundangan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan. Salah satu instrumen hukum administrasi yang digunakan pemerintah adalah Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk kegiatan di luar sektor kehutanan, termasuk pertambangan. Pemberian izin tersebut harus memperhatikan prinsip perlindungan lingkungan hidup, asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta ketentuan khusus mengenai perlindungan pulau kecil. Permasalahan yang dikaji meliputi ketentuan hukum mengenai IPPKH, pertimbangan majelis hakim dalam membatalkan izin tersebut, serta pandangan Islam terhadap pembatalan izin pemanfaatan kawasan hutan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan IPPKH pada wilayah pulau kecil bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan prinsip perlindungan lingkungan hidup, sehingga pembatalan izin oleh Mahkamah Agung merupakan bentuk penegakan hukum administrasi dan keadilan ekologis. Dari perspektif Islam, pembatalan izin tersebut sejalan dengan prinsip amanah, larangan melakukan kerusakan di muka bumi (fasad fī alard), serta kewajiban pemimpin untuk melindungi kemaslahatan umum.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Additional Information:	S-1155-FH
Uncontrolled Keywords:	Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Izin Pertambangan, Pembatalam Izin.
Subjects:	H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor J Political Science > JA Political science (General) K Law > K Law (General)
Depositing User:	Mr. Administrator System Admin
Date Deposited:	18 Aug 2026 08:09
Last Modified:	18 Aug 2026 08:09
URI:	http://digilib.yarsi.ac.id/id/eprint/15562

Actions (login required)

View Item

Search for collections on Universitas YARSI Repository