Zulkarnain, Oxie Muhammad Bagas Alsta (2026) PENERAPAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PENIPUAN (Studi Putusan Nomor 1050 K/Pid/2023). Diploma thesis, Universitas YARSI.

	Text 1. HALAMAN SAMPUL (1).pdf Download (27kB)
	Text 6. HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI.pdf Download (243kB)
	Text 4. PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.pdf Download (270kB)
	Text 9. ABSTRAK (1).pdf Download (79kB)
	Text 11.BAB I. .pdf Download (334kB)
	Text 16. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (167kB)
	Text 12.BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (127kB)
	Text 13. BAB III (1).pdf Restricted to Registered users only Download (211kB)
	Text 14. BAB IV (1).pdf Restricted to Registered users only Download (394kB)
	Text 15.BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (87kB)

Abstract

Kompleksitas dalam membedakan wanprestasi (cidera janji) dan tindak pidana penipuan (bedrog) seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa bisnis, khususnya ketika irisan antara hukum perdata dan pidana menjadi kabur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis penerapan unsur mens rea (niat jahat) dan tempus delicti sebagai parameter pembeda antara kedua ranah hukum tersebut, serta mengevaluasi pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1050 K/Pid/2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 311/Pid.B/2023/PN Smr melalui perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam (fiqh jinayah). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan adanya disparitas tajam dalam pembuktian unsur niat jahat; Pengadilan Negeri Samarinda membebaskan terdakwa dengan alasan perbuatan tersebut adalah wanprestasi murni yang disebabkan oleh force majeure (bencana alam) dan didukung bukti itikad baik berupa penggunaan dana pribadi serta pengiriman sebagian barang. Sebaliknya, Mahkamah Agung menilai fakta hukum tersebut sebagai tindak pidana penipuan dengan menitikberatkan pada ketiadaan alas hak kepemilikan batubara yang sah sejak awal perjanjian, yang dimaknai sebagai dolus (kesengajaan) untuk memperdaya korban melalui rangkaian kebohongan. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, tindakan terdakwa dikualifikasikan sebagai jarimah penipuan yang mengandung unsur ghisy (kecurangan) dan tadlis (penyembunyian cacat), serta melanggar larangan jual beli barang yang tidak dimiliki (bai’ ma laisa ‘indah). Putusan pemidanaan oleh Mahkamah Agung dinilai selaras dengan prinsip maqashid syariah dalam aspek perlindungan harta (hifdz al-mal) dan penegakan larangan memakan harta secara batil (akl al-amwal bi al-bathil), sehingga pelakunya patut dijatuhi hukuman ta’zir sebagai bentuk pelajaran (ta’dib) dan pencegahan (zajr) agar menjaga kejujuran dan amanah dalam bermuamalah.

Actions (login required)

View Item