Ramadhan, Zulfyar Ilham (2024) KEBIJAKAN HUKUM PENDAFTARAN TANAH SECARA ELEKTRONIK DALAM PERALIHAN HAK MILIK MELALUI JUAL BELI DI KABUPATEN PURWAKARTA. Masters thesis, Universitas YARSI.

	Text 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (17kB)
	Text 3. LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (131kB)
	Text 5. PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.pdf Download (6MB)
	Text 9. ABSTRAK.pdf Download (33kB)
	Text 10. BAB I.pdf Download (261kB)
	Text 15. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (219kB)
	Text 11. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (325kB)
	Text 12. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (274kB)
	Text 13. B AB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (307kB)
	Text 14. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (175kB)

Abstract

Penyelenggaraan pendaftaran tanah dan kepemilikan sertifikat tanah secara konvensional di Indonesia telah dilaksanakan selama 64 (enam puluh empat) tahun sejak tahun 1960, tepatnya pada saat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mulai berlaku. Seiring dengan kemajuan teknologi digital yang semakin tepat dan efektif dalam berbagai sektor, penerapan teknologi dalam administrasi pernatanahan di Indonesia juga mengalami perubahan sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik yang mengatur mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, Data yang dipergunakan adalah data sekunder, Analisa data yang digunakan analisis normatif, Tujuan penelitian ini untuk melakukan kajian terhadap status hukum dan keabsahan penerbitan sertifikat tanah elektronik serta mengevaluasi implementasi kebijakan hukum pada proses pendaftaran sertifikat tanah secara elektronik dalam peralihan hak milik melalui jual beli di Kabupaten Purwakarta. Hasil dari penelitian ini menunjukan sertifikat elektronik merupakan alat bukti kepemilikan yang sah sama seperti sertifikat fisik. Kantor ATR/BPN Kabupaten Purwakarta, sebagai pemangku kebijakan dalam bidang pendaftaran tanah, seharusnya memiliki arah yang jelas dalam menentukan sistem pendaftaran yang akan digunakan, apakah konvensional (fisik) atau elektronik (digital) agar tidak terjadi inkonsistensi dalam pelaksanaannya.

Actions (login required)

View Item