AKIBAT HUKUM CACAT PROSEDUR DALAM PENETAPAN PROYEK PANTAI INDAH KAPUK 2 TROPICAL COASTLAND SEBAGAI PROYEK STRATEGIS NASIONAL (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 12/P/HUM/2025)

Reginta, Alkesya Cahaya (2026) AKIBAT HUKUM CACAT PROSEDUR DALAM PENETAPAN PROYEK PANTAI INDAH KAPUK 2 TROPICAL COASTLAND SEBAGAI PROYEK STRATEGIS NASIONAL (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 12/P/HUM/2025). Diploma thesis, Universitas YARSI.

	Text 1 Cover Sampul.pdf Download (165kB)
	Text 6 Lembar Pengesahan.pdf Download (1MB)
	Text 4 Pernyataan Orisinalitas Skripsi.pdf Download (4MB)
	Text 10. Abstrak.pdf Download (120kB)
	Text 11. Bab I.pdf Download (284kB)
	Text 16. Daftar Pustaka.pdf Download (173kB)
	Text 12. Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (300kB)
	Text 13. Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (324kB)
	Text 14. Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (408kB)
	Text 15. Bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (138kB)

Abstract

ABSTRAK Penetapan Proyek Pantai Indah Kapuk 2 Tropical Coastland sebagai Proyek Strategis Nasional telah menimbulkan persoalan hukum yang serius. Penelitian ini bertujuan menganalisis akibat hukum dari cacat prosedur dalam penetapan tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 12/P/HUM/2025. Tiga permasalahan utama yang dikaji adalah: (1) kebijakan prosedur penetapan Proyek Strategis Nasional, (2) bentuk penyimpangan dalam penetapan PIK 2, dan (3) pandangan Islam terhadap akibat hukum dari cacat prosedur tersebut. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan studi kasus melalui analisis peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa proses penetapan PIK 2 tidak melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna dan tidak melalui tahap evaluasi yang diwajibkan, sehingga tidak sesuai dengan asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan. Mahkamah Agung memutuskan bahwa Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 batal demi hukum. Dalam tinjauan hukum Islam, penyimpangan prosedur ini tergolong perbuatan munkar yang bertentangan dengan prinsip amanah, keadilan, dan maqashid syariah, khususnya dalam perlindungan lingkungan hidup dan hak-hak masyarakat.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Additional Information:	S-1134-FH
Uncontrolled Keywords:	Proyek Strategis Nasional, cacat prosedur, uji materiil, Pantai Indah Kapuk 2, asas keterbukaan, partisipasi masyarakat, maqashid syariah
Subjects:	J Political Science > J General legislative and executive papers J Political Science > JS Local government Municipal government K Law > K Law (General)
Depositing User:	Alkesya Reginta
Date Deposited:	13 Aug 2026 07:28
Last Modified:	19 Aug 2026 02:23
URI:	http://digilib.yarsi.ac.id/id/eprint/15068

Actions (login required)

View Item

Search for collections on Universitas YARSI Repository