Ambiya, Khofifah Nur (2026) EKSEKUSI PERINTAH PENANGKAPAN MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL (ICC) TERHADAP PERDANA MENTERI ISRAEL BENJAMIN NETANYAHU DARI SUDUT PANDANG INTERNASIONAL. Diploma thesis, Universitas YARSI.

	Text 01. Halaman Sampul.pdf Download (365kB)
	Text 06. Halaman Pengesahan Skripsi.pdf Download (114kB)
	Text 04. Halaman Pernyataan Orisinalitas Skripsi.pdf Download (149kB)
	Text 09. Abstrak.pdf Download (417kB)
	Text 11. BAB I Pendahuluan.pdf Download (418kB)
	Text 16. Daftar Pustaka.pdf Download (564kB)
	Text 12. BAB II Tinjauan Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (869kB)
	Text 13. BAB III Pembahasan.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 14. BAB IV Tinjauan Islam.pdf Restricted to Registered users only Download (872kB)
	Text 15. BAB V Penutup.pdf Restricted to Registered users only Download (588kB)

Abstract

Penerbitan perintah penangkapan oleh Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merupakan isu penting dalam perkembangan hukum pidana internasional, khususnya terkait penegakan akuntabilitas atas dugaan kejahatan internasional berat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi Statuta Roma 1998, putusan serta dokumen resmi ICC, dan literatur hukum internasional yang relevan. Pembahasan penelitian ini menitikberatkan pada legalitas perintah penangkapan ICC yang menunjukkan bahwa ICC memiliki dasar yurisdiksi atas dugaan kejahatan yang terjadi di wilayah Palestina sebagai negara pihak Statuta Roma, serta bahwa prinsip imunitas pejabat negara tidak berlaku dalam hukum pidana internasional. Penelitian ini juga mengkaji kendala-kendala dalam pelaksanaan eksekusi perintah penangkapan, antara lain keterbatasan kewenangan ICC yang bergantung pada kerja sama negara, penolakan Israel sebagai negara non-pihak, serta tekanan politik dan diplomatik dari negara-negara sekutu. Melalui pembahasan agama, penelitian ini meninjau eksekusi perintah penangkapan dari perspektif hukum Islam, yang menegaskan prinsip keadilan, pertanggungjawaban pemimpin, dan kewajiban menindak kezaliman tanpa memandang kedudukan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun secara yuridis perintah penangkapan ICC sah, pelaksanaannya menghadapi hambatan struktural dan politik yang signifikan, sementara hukum Islam memberikan legitimasi etis dan moral terhadap upaya penegakan keadilan internasional.

Actions (login required)

View Item