Aly, Aldiena Zahwa (2026) PENGUASAAN TANAH SECARA MELAWAN HUKUM DALAM PRAKTIK GADAI TANAH PERTANIAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1794 K/Pdt/2023). Diploma thesis, Universitas YARSI.

	Text 01. Halaman Sampul.pdf Download (202kB)
	Text 06. Halaman Pengesahan Tim Penguji Skripsi.pdf Download (335kB)
	Text 04. Halaman Pernyataan Orisinalitas Skripsi.pdf Download (305kB)
	Text 09. Abstrak.pdf Download (237kB)
	Text 11. Bab I.pdf.pdf Download (359kB)
	Text 16. Daftar Pustaka.pdf Download (267kB)
	Text 12. Bab II.pdf.pdf Restricted to Registered users only Download (354kB)
	Text 13. Bab III.pdf.pdf Restricted to Registered users only Download (331kB)
	Text 14. Bab IV.pdf.pdf Restricted to Registered users only Download (421kB)
	Text 15. Bab V.pdf.pdf Restricted to Registered users only Download (219kB)

Abstract

Skripsi ini membahas praktik gadai tanah pertanian yang masih banyak dilakukan secara lisan dalam masyarakat dan sering menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait penguasaan tanah secara melawan hukum oleh penerima gadai. Penelitian ini mengkaji tentang akibat hukum dari praktik gadai tanah pertanian yang dilakukan secara lisan, pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 1794 K/Pdt/2023 terkait penguasaan tanah pertanian, serta pandangan Islam terhadap praktik gadai tanah pertanian yang menimbulkan penguasaan tanah secara melawan hukum. Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa praktik gadai tanah pertanian secara lisan tanpa batas waktu yang jelas menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan pemilik tanah, terutama apabila penerima gadai menguasai tanah melebihi haknya. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1794 K/Pdt/2023, Hakim dalam pertimbangannya menegaskan bahwa penguasaan tanah oleh penerima gadai yang menolak mengembalikan tanah setelah hak menebus terpenuhi merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan prinsip keadilan serta perlindungan hukum bagi pemilik tanah. Pandangan Islam sejalan dengan putusan Mahkamah Agung tersebut, di mana dalam hukum Islam praktik gadai (rahn) hanya memberikan hak menahan barang jaminan dan tidak membenarkan penguasaan fisik atau pemanfaatan tanah secara berlebihan oleh penerima gadai. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap pemilik tanah dalam praktik gadai tanah pertanian merupakan bentuk penerapan prinsip keadilan dan amanah sebagaimana diajarkan dalam Islam.

Actions (login required)

View Item