Rahman, Marsya Niswah Aulia (2026) Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Pembentukan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 20 Tahun 2025 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama. Diploma thesis, Universitas YARSI.

	Text 01 - COVER SKRIPSI _260211_133905.pdf Download (138kB)
	Text 05 - HALAMAN PENGESAHAN_260216_134741.pdf Download (191kB)
	Text 03 - PERNYATAAN ORISINALITAS (1).pdf Download (379kB)
	Text 08 - ABSTRAK-1_260211_140623.pdf Download (102kB)
	Text 10 - BAB I Skripsi-1_260211_142328.pdf Download (363kB)
	Text 15 - DAFTAR PUSTAKA (1).pdf Download (242kB)
	Text 11 - BAB II Skripsi (1).pdf Restricted to Registered users only Download (381kB)
	Text 12 - Bab III Skripsi (1).pdf Restricted to Registered users only Download (422kB)
	Text 13 - BAB IV Skripsi (1).pdf Restricted to Registered users only Download (590kB)
	Text 14 - BAB V Skripsi (1).pdf Restricted to Registered users only Download (185kB)

Abstract

Keragaman agama di Provinsi DKI Jakarta menuntut hadirnya tata kelola pemerintahan yang mampu menjamin kebebasan beragama sekaligus mencegah konflik sosial secara berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, penelitian ini mengkaji pembentukan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 20 Tahun 2025 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama melalui perspektif prinsip good governance. Rumusan masalah penelitian ini meliputi: pertama, bagaimana bentuk partisipasi masyarakat berdasarkan prinsip good governance di Indonesia; kedua, bagaimana implementasi partisipasi masyarakat dalam instrumen hukum kerukunan umat beragama di wilayah DKI Jakarta; dan ketiga, bagaimana pandangan Islam terhadap implementasi prinsip partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2025 tentang FKUB dan Dewan Penasihat FKUB. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan analisis kualitatif deskriptif, yang didukung data primer berupa wawancara untuk memperkuat data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Pergub DKI Jakarta Nomor 20 Tahun 2025 secara normatif telah memenuhi prinsip good governance, khususnya dalam aspek legalitas, transparansi, dan akuntabilitas, meskipun partisipasi FKUB pada tahap pembentukan masih bersifat konsultatif (consultation). Keberadaan FKUB dan Dewan Penasihat FKUB dalam Islam memiliki legitimasi normatif karena sejalan dengan prinsip syūrā, amar ma‘rūf nahi munkar, keadilan, dan kemaslahatan (maṣlaḥah ‘āmmah). Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun pembentukan pergub masih menunjukkan keterbatasan partisipasi publik secara prosedural, pelaksanaannya telah mencerminkan praktik tata kelola pemerintahan yang baik dan selaras dengan nilai-nilai Islam, sehingga diperlukan penguatan pelibatan masyarakat secara lebih bermakna pada seluruh tahapan kebijakan.

Actions (login required)

View Item