Yumani, Yumani (2025) PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) TERHADAP AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA (APHB) YANG BATAL DEMI HUKUM. Masters thesis, Universitas YARSI.

	Text 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (25kB)
	Text 2. HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (201kB)
	Text 5. PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.pdf Download (220kB)
	Text 8. ABSTRAK.pdf Download (11kB)
	Text 9. BAB I.pdf Download (140kB)
	Text 14. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (99kB)
	Text 10. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (137kB)
	Text 11. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (178kB)
	Text 12. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (215kB)
	Text 13. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (17kB)

Abstract

Surat Keterangan Waris (SKW) merupakan dokumen yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi seseorang sebagai ahli waris, namun banyak yang dipalsukan. Dalam tesis ini, akan dikaji mengenai pertanggungjawaban hukum dari Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah berdasarkan Surat Keterangan Waris (SKW) palsu melalui studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 688K/Pid/2017. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telah melakukan kelalaian atau kesengajaan dalam membuat akta sehingga mengakibatkan akta tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti yang kuat di kemudian hari dan bahkan dapat mengubah akta tersebut menjadi akta di bawah tangan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 688K/Pid/2017, tindakan kesengajaan yang dilakukan oleh Kepala Desa, Lurah, dan Camat untuk mendaftarkan Surat Keterangan Waris (SKW) palsu pada akta yang cacat hukum karena tidak terpenuhi syarat subjektif (kesepakatan kedua belah pihak) yang berakibat batal demi hukum. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, seorang Notaris harus memegang dan menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mengatur mengenai kewenangan, tugas, dan larangan dalam membuat akta.

Actions (login required)

View Item