Harviah, Munjayanah Dwi (2023) TANGGUNGJAWAB MORAL NOTARIS UNTUK MEMBERIKAN PENYULUHAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI. Masters thesis, Universitas YARSI.
|
Text
1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (17kB) |
|
|
Text
3. HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (258kB) |
|
|
Text
5. PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.pdf Download (244kB) |
|
|
Text
9. A BSTRAK.pdf Download (16kB) |
|
|
Text
10. BAB I.pdf Download (482kB) |
|
|
Text
15. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (308kB) |
|
|
Text
11. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
|
Text
12. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (360kB) |
|
|
Text
13. B AB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (209kB) |
|
|
Text
14. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (25kB) |
Abstract
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya. kewenangan notaris dalam memberikan Penyuluhan hukum berdasakan undang-undang jabatan notaris, seorang notaris harus mengedukasi masyarakat atau para pihak dan bertanggungjawab secara moral kepada para pihak dalam pembuatan akta jual beli, yang akan membuat akta dihadapan notaris terkait hak dan kewajiban. Menurut ketentuan yang berlaku jual beli hak atas tanah haruslah dilakukan dihadapan PPAT akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari ternyata masih banyak terjadi peralihan hak atas tanah yang dilakukan dibawah tangan dalam arti tidak dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, hal yang demikian tentulah akan sangat merugikan pihak pembeli, karena dia hanya dapat menguasai hak atas tanah secara fisik saja secara hukum kepemilikan atas tanah tersebut adalah tetap pada penjual. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, Data yang dipergunakan adalah data sekunder, Analisa data yang digunakan analisis normatif, Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tanggugjawab moral notaris dalam memberikan Penyuluhan Penyuluhan hukum terhadap para pihak. Serta akibat hukum terhadap notaris yang tidak memberikan Penyuluhan hukum terhadap para pihak dalam pembuatan akta jual beli. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa jual beli tanah yang dilakukan oleh selembar kwitansi adalah sah menurut hukum sepanjang syarat materiil terpenuhi. Upaya yang dapat dilakukan agar jualbeli tanah yang dilakukan dengan selembar kwitansi dengan mengajukan gugatan kepada ketua pengadilanNegeri setempat yang berwenang.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Additional Information: | T-87-MKN |
| Uncontrolled Keywords: | Kewenangan, Penyuluhan Hukum, Jual-Beli. |
| Subjects: | B Philosophy. Psychology. Religion > BJ Ethics C Auxiliary Sciences of History > CD Diplomatics. Archives. Seals K Law > K Law (General) |
| Depositing User: | Mr. Administrator System Admin |
| Date Deposited: | 19 Jan 2026 02:56 |
| Last Modified: | 19 Jan 2026 02:56 |
| URI: | http://digilib.yarsi.ac.id/id/eprint/14918 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
