Prasetya, Ika (2024) PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS TERHADAP SURAT KETERANGAN WARIS BERISIKAN KETERANGAN PALSU (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/PID/2020/PT BBL.). Masters thesis, Universitas YARSI.

	Text 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (26kB)
	Text 3. HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (550kB)
	Text 6. PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.pdf Download (250kB)
	Text 9. ABSTRAK.pdf Download (98kB)
	Text 10. BAB I.pdf Download (277kB)
	Text 15. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (102kB)
	Text 11. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (762kB)
	Text 12. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (168kB)
	Text 13. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (122kB)
	Text 14. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (16kB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum notaris dalam pembuatan surat waris yang didalamnya memuat keterangan palsu oleh ahli waris. Untuk mengetahui kepastian hukum serta keabsahan surat keterangan waris yang didalamnya berisikan surat keterangan palsu, serta untuk mengetahui bagaimana melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan akibat keterangan palsu yang dimuat dalam surat keterangan waris. Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah perlindungan hukum Notaris terhadap surat keterangan waris yang berisikan keterangan palsu? dan Bagaimanakah kepastian hukum akta otentik yang berisikan keterangan palsu? Penelitian ini merupakan hukum normatif dan bersifat deskriptif. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normative law research), menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Jenis data primer dan data sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan dengan kasus yang diteliti yang bersifat mengikat, bahan hukum primer adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/PID/2020/PT BBL. Bahan hukum sekunder meliputi : (a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, (c) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Bahan hukum tersier adalah bahan yang dijadikan peneliti untuk memberikan penjelasan dan memperkuat argumentasi ilmiah dengan literasi pendapat ahli melalui buku-buku hukum yang disesuaikan dengan variable (Pokok Bahasan Penelitian), berkaitan dengan kewenangan Notaris dalam membuat surat keterangan waris, kedudukan surat keterangan waris sebagai akta otentik, dan informasi media massa atau media cetak. Bahwa koherensi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 702 K/Sip/1973 yang berbunyi Notaris fungsinya hanya mencatatkan/menuliskan apa- apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut. Tidak ada kewajiban Notaris menyelidiki secara materil yang dikemukakan oleh penghadap dihadapan Notaris tersebut. Berpotensi mendegradasi integritas Notaris. Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/PID/2020/PT BBL sebagai contoh bahwa salah satu ahli waris terbukti secara sah dan menyakinkan memberikan keterangan palsu pada akta pernyataan waris No.33 tanggal 06 Februari 2017, Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.34, tanggal 06 Februari 2017, Surat Keterangan Waris No.01, tanggal 06 Februari 2017 yang ditandan tangani oleh Notaris Muhammad Firdaus, bahwa akta tersebut batal demi hukum atau kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Karena tidak mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum.

Actions (login required)

View Item