Siddiqiyah, Arofatus (2023) TANGGUNGJAWAB NOTARIS DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN MENERAPKAN PRINSIP MENGENAL PENGGUNA JASA. Masters thesis, Universitas YARSI.

	Text 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (25kB)
	Text 3. HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (354kB)
	Text 6. PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.pdf Download (273kB)
	Text 9. ABSTRAK.pdf Download (176kB)
	Text 10. BAB I.pdf Download (536kB)
	Text 15. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (461kB)
	Text 11. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (769kB)
	Text 12. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (525kB)
	Text 13. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (443kB)
	Text 14. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (173kB)
	Text 16. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (165kB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini mengetahui dan menganalisis tanggungjawab hukum notaris dalam menerapkan prinsip mengenal pengguna jasa terkait pencegahan tindak pidana pencucian uang serta akibat hukum jika notaris tidak menerapkannya terkait dengan akta yang dibuatnya. Notaris memiliki peran serta tanggung jawab yang besar dalam melakukan suatu tindakan hukum karena harus senantiasa bertindak sesuai prinsipnya yaitu kehati-hatian dalam pembuatan akta otentik, notaris harus dapat meneliti semua fakta secara relevan dalam pertimbangannya berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan pendekatan peraturan perundang-undangan, norma dan doktrin sebagai kajian utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip mengenal pengguna jasa oleh notaris yang diatur dalam Permenkumham nomor 9 tahun 2017 merupakan kewenangan lain notaris yang diatur diluar UUJN yang diperoleh secara atribusi serta kewenangan tersebut bertujuan untuk memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam rangka mengantisipasi dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Oleh karena penerapan prinsip mengenal pengguna jasa merupakan suatu kewenangan yang harus dilaksanakan maka akibat hukum jika terbukti tidak menerapkannya akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan pasal 85 UUJN.

Actions (login required)

View Item