Basri, Surya Gunawan (2023) ANALISIS WANPRESTASI DEBITUR TERHADAP KREDITUR PADA PERJANJIAN KREDIT FIDUSIA. Masters thesis, Universitas YARSI.

	Text 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (16kB)
	Text 3. LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (170kB)
	Text 4. LEMBAR PERNYATAAN.pdf Download (114kB)
	Text 9 ABSTRAK-ABSTRACT.pdf Download (374kB)
	Text 10. BAB I.pdf Download (305kB)
	Text 15. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (162kB)
	Text 11. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (591kB)
	Text 12. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (356kB)
	Text 13. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (80kB)
	Text 14. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (48kB)

Abstract

Perekonomian di Indonesia berkembang sangat pesat khusus nya di bidang Perbankan atau leasing. Salah satu kegiatan usaha yang pokok bagi bank dan leasing adalah pemberian kredit dan dikenal dengan sebutan kredit perbankan atau leasing. Kredit yang di berikan oleh leasing atau bank dan dibutuhkan oleh nasabah merupakan kredit konsumtif, yaitu kredit kendaraan bermotor. Undang – undang mempunyai peranan penting dalam bentuk pengaturan untuk menjamin kepentingan lesing atau nasabah. Jadi ada rumusan masalah didalam menanggapi bagaimana persyaratan dan prosedur dalam penyediaan kredit kendaraan bermotor. Faktor apa saja yang menyebabkan permasalahan atau kendala di perbankan atau leasing sebagai kreditur kepada nasabah, begitu juga dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah oleh pihak bank.Permasalahan dan kendala yang ada bukan hanya dikarenakan kesalahan pada debitur itu sendiri, terkadang hal ini terjadi dikarenakan kurang nya informasi yang diberikan oleh pihak bank,leasing maupun sales/penjual yang akan menjual kendaraan bermotor roda empat tentang kemungkinan kemunculan permasalahan yang akan timbul kepada debitur, yang dimana hal ini menjadi ketimpangan kedudukan antara debitur dan kreditur. Hal ini dapat terlihat dari sering nya terjadi pada saat pengambilan objek kredit dari debitur oleh kreditur dengan paksaan, tanpa adanya proses pengadilan terlebih dahulu, tindakan ini didasarkan pada penjelasan “Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 42/1999 tentang jaminan fidusia, akan tetapi tindakan ini betentangan dengan Undang- undang dasar 1945, yang tidak memiliki kekuatan hukum tetap”, yang mana hal ini dikuatkan oleh “ putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang terkandung pada Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Mahkamah Konstitusi nomro 2/PUU-XIX/2021.

Actions (login required)

View Item