URGENSI KEWENANGAN PENYIDIK DALAM MENGIKUTI JALAN PERSIDANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS TERHADAP NOTARIS YANG DIPANGGIL SEBAGAI SAKSI

Ratnaningrum, Dyah Ayu (2024) URGENSI KEWENANGAN PENYIDIK DALAM MENGIKUTI JALAN PERSIDANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS TERHADAP NOTARIS YANG DIPANGGIL SEBAGAI SAKSI. Masters thesis, Universitas YARSI.

	Text 1. COVER.pdf Download (38kB)
	Text 3. HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (77kB)
	Text 5. PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.pdf Download (74kB)
	Text 8. ABSTRAK DAN ABSTRACT.pdf Download (25kB)
	Text 9. BAB I.pdf Download (162kB)
	Text 14. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (29kB)
	Text 10. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (147kB)
	Text 11. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (70kB)
	Text 12. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (51kB)
	Text 13. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (23kB)
	Text 15. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (134kB)

Abstract

Tujuan penelitian ini menganalisis urgensi kewenangan penyidik mengikuti persidangan Majelis Kehormatan Notaris agar proses berjalan transparan dan adil, meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang dalam menangani kasus notaris sebagai saksi, serta memastikan keputusan didasari bukti kuat dan analisis hukum mendalam untuk meningkatkan integritas dan kepercayaan publik. Dua masalah penting terkait hal ini adalah: (1) Prosedur pemeriksaan notaris yang dipanggil sebagai saksi oleh polisi oleh Majelis Kehormatan Notaris; dan (2) Urgensi kewenangan penyidik dalam mengawasi persidangan Majelis Kehormatan Notaris terhadap notaris sebagai saksi. Dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil Penelitian didapatkan bahwa: (1) Prosedur Majelis Kehormatan Notaris dalam pemeriksaan notaris sebagai saksi adalah memberikan persetujuan/penolakan permintaan kehadiran notaris saat penyidikan. Notaris dapat berkedudukan sebagai ahli, saksi, atau tersangka/terdakwa. Sebagai saksi, kehadiran notaris diperlukan untuk keterangan terkait pembuatan akta autentik dan kemungkinan adanya tindak pidana. (2) Urgensi kewenangan penyidik mengawasi persidangan Majelis Kehormatan Notaris terhadap notaris saksi berkaitan dengan permintaan persetujuan kehadiran notaris dari penyidik, penuntut umum, atau hakim kepada Majelis Kehormatan Notaris wilayah. Pemberian persetujuan atau penolakan permintaan kehadiran notaris dalam penyidikan merupakan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, yang hanya terbatas pada akta atau protokol notaris yang disimpan notaris tersebut.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	T-77-MKN
Uncontrolled Keywords:	Penyidikan, Saksi, Majelis Kehormatan Notaris, Majelis Pengawas Notaris, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah
Subjects:	B Philosophy. Psychology. Religion > BJ Ethics J Political Science > JS Local government Municipal government K Law > K Law (General)
Depositing User:	Mr. Administrator System Admin
Date Deposited:	06 Jan 2026 02:06
Last Modified:	06 Jan 2026 02:06
URI:	http://digilib.yarsi.ac.id/id/eprint/14889

Actions (login required)

View Item

Search for collections on Universitas YARSI Repository