Aulia, Nunung (2025) PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI ( EIGENRICHTING ) DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM KASUS KEKERASAN MASSA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN. Diploma thesis, Universitas YARSI.
![[thumbnail of 01. HALAMAN JUDUL.pdf]](/style/images/fileicons/text.png) |
Text
01. HALAMAN JUDUL.pdf Download (251kB) |
|
Text
05. HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (144kB) |
|
Text
03. PERNYATAAN ORISINALITAS.pdf Download (171kB) |
|
Text
08. ABSTRAK.pdf Download (147kB) |
|
Text
10. BAB I.pdf Download (234kB) |
|
Text
15. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (162kB) |
|
Text
11. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (253kB) |
|
Text
12. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (322kB) |
|
Text
13. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (281kB) |
|
Text
14. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (164kB) |
Abstract
Perbuatan main hakim sendiri (eigenrichting) dalam kasus kekerasan massa terhadap pelaku kejahatan terus menjadi permasalahan serius di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait kekerasan massa, sanksi pidana yang berlaku, serta mengevaluasi konsistensi putusan pengadilan melalui perbandingan Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN BIk dan Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan perbandingan hukum, studi ini mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk memahami aspek eigenrichting dalam penegakan hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan kekerasan bersama-sama di muka umum dapat dihukum berdasarkan Pasal 170 KUHP dengan sanksi bervariasi tergantung dampaknya. Tindakan main hakim sendiri ditegaskan sebagai pelanggaran hukum yang tidak dapat dibenarkan. Analisis komparatif kedua putusan mengungkapkan inkonsistensi penjatuhan sanksi Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN.BIk menjatuhkan hukuman penjara untuk kasus serupa. Sementara Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim membebaskan terdakwa. Dapat disimpulkan bahwa, main hakim sendiri bertentangan dengan prinsip negara hukum dan agama serta dapat memicu tindak pidana serius. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana yang tegas esensial untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dan menjaga keadilan serta ketertiban masyarakat.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Additional Information: | S-1158-FH |
| Uncontrolled Keywords: | Hukum pidana, pelaku kejahatan, kekerasan massa |
| Subjects: | K Law > K Law (General) L Education > LA History of education Z Bibliography. Library Science. Information Resources > Z719 Libraries (General) |
| Depositing User: | Nunung Aulia |
| Date Deposited: | 19 Aug 2026 03:13 |
| Last Modified: | 19 Aug 2026 03:13 |
| URI: | http://digilib.yarsi.ac.id/id/eprint/14725 |
Actions (login required)
 |
View Item |