Sampurno, M. Ishaq Adi (2025) ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA DAN PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN IZIN DISTRIBUSI OBAT-OBATAN KERAS FARMASI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4781 K/PID.SUS/2022). Diploma thesis, Universitas YARSI.

	Text 2. Halaman Judul.pdf Download (141kB)
	Text 6. Halaman Pengesahan Tim Penguji Skripsi.pdf Download (178kB)
	Text 4. Halaman Pernyataan Orisinalitas Skripsi.pdf Download (221kB)
	Text 9. Abstrak.pdf Download (121kB)
	Text 11. BAB I.pdf Download (352kB)
	Text 16. Daftar Pustaka.pdf Download (291kB)
	Text 12. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (373kB)
	Text 13. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (279kB)
	Text 14. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (455kB)
	Text 15. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (127kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji penerapan hukum pidana dan pertimbangan hakim dalam kasus pelanggaran izin distribusi obat keras farmasi di Indonesia, dengan fokus khusus pada fenomena pengabaian fakta persidangan dalam proses pengambilan keputusan. Permasalahan ini menjadi krusial mengingat maraknya peredaran obat keras tanpa izin yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat, serta adanya inkonsistensi putusan pengadilan yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Analisis dilakukan terhadap kerangka hukum yang mengatur distribusi obat keras, implementasi sanksi pidana, serta dampak inkonsistensi pertimbangan hakim terhadap kepastian hukum. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, didukung dengan studi komparatif terhadap putusan-putusan pengadilan terkait kasus serupa dalam rentang waktu terdekat. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumen hukum, putusan pengadilan, dan wawancara mendalam dengan praktisi hukum serta ahli di bidang farmasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara ketentuan perundang-undangan dengan praktik penegakan hukum, terutama dalam hal pertimbangan hakim yang tidak komprehensif. Ditemukan bahwa pengabaian fakta persidangan oleh hakim berpotensi menciderai prinsip keadilan dan menghasilkan putusan yang tidak sesuai dengan semangat perlindungan kesehatan masyarakat. Analisis juga mengungkapkan kelemahan sistemik dalam pengawasan distribusi obat keras dan penegakan hukumnya, termasuk kurangnya koordinasi antar lembaga terkait dan lemahnya sistem monitoring pasca putusan pengadilan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan mekanisme pengawasan judicial melalui pembentukan unit khusus di Mahkamah Agung yang fokus pada kasus-kasus farmasi dan kesehatan. Standarisasi pertimbangan hakim dalam kasus farmasi perlu diwujudkan melalui pembuatan pedoman teknis yang komprehensif. Pembaruan regulasi terkait sanksi pidana distribusi obat keras juga diperlukan, dengan mempertimbangkan aspek preventif dan kuratif. Peningkatan kompetensi hakim dalam memahami kompleksitas kasus farmasi menjadi prioritas melalui program pelatihan berkala dan sertifikasi khusus. Implikasi teoritis penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum pidana khususnya dalam konteks kejahatan farmasi, sementara implikasi praktisnya menyediakan kerangka acuan bagi reformasi sistem peradilan pidana dalam penanganan kasus farmasi. Keterbatasan penelitian terletak pada cakupan geografis yang terbatas pada wilayah hukum tertentu, sehingga diperlukan penelitian lanjutan dengan skala yang lebih luas untuk validasi temuan.

Actions (login required)

View Item