Shakila, Alya Takzia Putri (2025) PELANGGARAN HAK ORANG LAIN DALAM PENGAJUAN PENYERTIFIKATAN TANAH (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2419K/PDT/2024). Diploma thesis, Universitas YARSI.

	Text 1. HALAMAN SAMPUL DAN JUDUL.pdf Download (51kB)
	Text 3. HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.pdf Download (106kB)
	Text 5. HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI.pdf Download (102kB)
	Text 8. ABSTRAK.pdf Download (28kB)
	Text 10. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (234kB)
	Text 15. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (97kB)
	Text 11. BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG TANAH DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.pdf Restricted to Registered users only Download (217kB)
	Text 12. BAB III ANALISIS PELANGGARAN HAK ORANG LAIN DALAM PENGAJUAN PENYERTIFIKATAN TANAH.pdf Restricted to Registered users only Download (289kB)
	Text 13. BAB IV PANDANGAN ISLAM TENTANG PELANGGARAN HAK ORANG LAIN DALAM PENGAJUAN PENYERTIFIKATAN TANAH (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2419K-PDT-2024).pdf Restricted to Registered users only Download (340kB)
	Text 14. BAB V PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only Download (96kB)
	Text 16. LAMPIRAN (PUTUSAN NOMOR 20-PDT.G-2022-PN BSK Jo. PUTUSAN NOMOR 2419K-PDT-2024).pdf Restricted to Registered users only Download (617kB)

Abstract

Sertifikat tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi bukti yuridis kepemilikan tanah yang dapat dibatalkan jika terdapat cacat administrasi atau berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Seperti kasus yang bermula dari warisan tanah ulayat yang diturunkan oleh Alm. Niniek Komi yang kini menjadi sengketa akibat permohonan penyertifikatan tanah yang dilakukan oleh Zulkifli dan saudara-saudaranya sebagai para Tergugat tanpa seizin dan sepengetahuan Yudi Irwan dan saudara-saudaranya sebagai para Penggugat. Hal ini dikarenakan, surat-surat yang digunakan dalam pengajuan permohonan penyertifikatan tanah tidak sesuai karena telah mencederai hak para Penggugat sehingga menimbulkan kerugian. Permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu, penerapan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam pengajuan penyertifikatan tanah, pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2419K/PDT/2024 terkait pelanggaran hak orang lain dalam pengajuan penyertifikatan tanah, dan pandangan Islam tentang pelanggaran hak orang lain dalam pengajuan penyertifikatan tanah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perbuatan para Tergugat dalam mengajukan permohonan penyertifikatan tanah menggunakan surat-surat yang tidak sah merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2419K/PDT/2024 sudah tepat karena permohonan penyertifikatan tanah yang dilakukan oleh para Tergugat atas objek sengketa dilaksanakan tanpa seizin dan sepengetahuan dari para Penggugat yang dalam hal ini juga memiliki hak atas objek sengketa. Oleh karena itu, permohonan penyertifikatan tanah yang dilakukan oleh para Tergugat atas objek sengketa dinyatakan tidak sah karena terdapat kecacatan dalam administrasinya. Menurut pandangan Islam, dalam pelaksanaan kegiatan permohonan penyertifikatan tanah sangatlah penting untuk menjaga hak kepemilikan secara adil, transparan, dan sesuai prinsip hukum. Penyertifikatan tanah dianggap sebagai bentuk perwujudan akad yang mencerminkan prinsip kejelasan dan kepastian hukum serta mencegah pertikaian dalam aspek sosial akibat pelanggaran hak.

Actions (login required)

View Item