Wardana, Haykal Anggia (2022) PERLINDUNGAN HAK ATAS INFORMASI TERHADAP ANAK VAKSIN COVID-19 DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG HUKUM KESEHATAN. Diploma thesis, Universitas YARSI.

	Text 01.CAVER SKRIPSI.pdf Download (713kB)
	Text 05.HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (66kB)
	Text 03.PERNYATAAN ORSINALITAS SKRIPSI.pdf Download (68kB)
	Text 07.ABSTRAK.pdf Download (76kB)
	Text 10.BAB I.pdf Download (165kB)
	Text 15.DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (131kB)
	Text 11.BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (131kB)
	Text 12.BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (157kB)
	Text 13.BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (337kB)
	Text 14. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (75kB)

Abstract

Memasuki tahun 2020 seluruh dunia mengalami kasus wabah penyakit yaitu Covid-19 hal ini menjadikan berbagai Negara mengalami gangguan kesehatan dan ekonomi salah satunya Negara Indonesia. Pemerintah kota Langsa dalam hal ini dinas Kesehatan belum maksimal memberikan hak informasi terkait vaksin covid terhadap anak di Kota Langsa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, berdasarkan dasar hukum tersebut maka rumusan masalahnya yaitu: Pertama, untuk mengetahui hak informasi atas anak vaksin covid-19 berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 di kota Langsa. Kedua, untuk mengetahui pertanggungjawaban pemerintah kota Langsa terhadap anak korban vaksin Covid-19 berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 di kota Langsa. Ketiga, untuk mengetahui pandangan Islam terhadap perlindungan hukum pada anak yang di vaksin covid-19 di tinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang hukum kesehatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bersifat empiris. yaitu penelitian hukum yang menggunakan dengan cara penelitian lapangan melihat langsung suatu kejadian. Pertama, Pemerintah kota Langsa dalam hal ini dinas Kesehatan belum maksimal memberikan hak informasi terkait vaksin covid terhadap anak di kota Langsa sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 17 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Kedua, berdasarkan data yang saya dapat di lapangan dalam hal ini keluarga korban belum mendapat informasi dan edukasi terkait vaksin anak baik sebelum maupun sesudah dilaksanakannya vaksin covid terhadap anak. Pemerintah kota Langsa belum maksimal memberikan pertanggungjawaban dan pengawasan terhadap anak korban vaksinasi covid-19 sebagaimana yang diamanatkan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Ketiga, vaksin mengenai dalam pandangan Islam itu dibolehkan, asalkan tiada diantaranya menimbulkan kemudaratan baginya, dan bukan dari bahan yang diharamkan. Adapun yang menjadi saran dalam skripsi ini yaitu: pertama, Dinas Kesehatan kota Langsa harus memahami pentingnya memberikan informasi Kesehatan terhadap pasien sebagaimana yang diamanatkan pasal 17 Undang-Undang 36 tahun 2009, kedua, bertanggungjawab untuk mengawasi maupun memberikan pelayanan dan tindakan yang maksimal baik terhadap pasien khususnya korban vaksin covid terhadap anak sebagaimana yang diamanatkan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009.

Actions (login required)

View Item