Zakaria, Zonia Saphira (2018) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA HARIAN ATAU LEPAS : PERUBAHAN JENIS PERJANJIAN KERJA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 398 K/Pdt.Sus-PHI/2015). Diploma thesis, Universitas YARSI.

	Text 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (102kB)
	Text 5. HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.pdf Download (384kB)
	Text 3. PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.pdf Download (191kB)
	Text 8. ABSTRAK.pdf Download (86kB)
	Text 10. BAB 1.pdf Download (394kB)
	Text 15. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (170kB)
	Text 11. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (254kB)
	Text 12. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (252kB)
	Text 13. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (633kB)
	Text 14. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (135kB)

Abstract

Skripsi ini disusun untuk mengidentifikasi dan mengkaji perlindungan hukum bagi pekerja harian atau lepas yang bekerja selama 21 hari dalam 3 bulan berturut-turut dan mengenai perubahan jenis perjanjian kerjanya. Selain itu, penulis juga menganalisis perjanjian kerja yang digolongkan kepada sewa menyewa (al-ijarah) dalam hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian yang berdasarkan pada bahan kepustakaan, studi dokumen melalui buku atau literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Dalam skripsi ini, penulis berpendapat bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sudah memberikan kejelasan mengenai pekerja harian atau lepas. Apabila terjadi pelanggaran ketentuan mengenai waktu kerja sebagaimana ditetapkan Undang-Undang, jenis perjanjian kerja dapat mengalami perubahan, yakni dari perjanjian kerja waktu tertentu menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Untuk bagian analisis terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 398 K/Pdt.Sus-PHI/2015, penulis melihat bahwa Mahkamah Agung telah tepat menerapkan ketentuan-ketentuan hukum tersebut untuk melindungi hak-hak pekerja. Selain itu, perjanjian kerja dalam Islam digolongkan pada sewa menyewa (al-ijarah) yaitu perjanjian sewa menyewa tenaga manusia untuk melakukan pekerjaan.

Actions (login required)

View Item