Rianda, Arsy (2022) PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DITINJAU DARI PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Tangerang). Diploma thesis, Universitas YARSI.

Preview	Text HALAMAN JUDUL.pdf Download (147kB) | Preview
Preview	Text PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI.pdf Download (57kB) | Preview
Preview	Text PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.pdf Download (161kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (68kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (239kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (4MB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (269kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (280kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (374kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (68kB)

Abstract

Keadilan restoratif (restorative justice) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Dibuktikan dengan penghentian penuntutan dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 yakni pertama pelaksana baru pertama kali melaksanakan tindak kejahatan, yang kedua tindak pidana hanya di ancam dengan pidana denda maupun penjara tidak melebihi lima tahun, serta yang ketiga tindak pidana dilaksanakan dengan nilai barang bukti maupun nilai kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan akibat tindakan pelaku senilai tidak melampaui Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah). Dengan adanya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dapat memberikan kewenangan terhadap Jaksa untuk bisa menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi langkah maju dalam penyelesaian tindak pidana. Telah memberikan kepastian, keadilan serta kemanfaatan baik terhadap tersangka maupun korban, dimana tersangka mendapat kesempatan untuk mendapat pemaafan dan bertangggung jawab atas perbuatannya, sedangkan korban mendapatkan pengobatan. Keduanya juga mendapatkan pemulihan kondisi seperti sebelum adanya tindak pidana karena adanya pemaafan dari korban kepada tersangka.

Actions (login required)

View Item