Pangestu, Gerry Agung (2022) EKSEKUSI TERHADAP BARANG JAMINAN DALAM KREDIT PERBANKAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2507/K/Pdt/2018). Diploma thesis, Universitas YARSI.

Preview	Text 01-Cover.pdf Download (2MB) | Preview
Preview	Text 05-Lembar Pengesahan.pdf Download (3MB) | Preview
Preview	Text 03-Pernyataan Original.pdf Download (3MB) | Preview
Preview	Text 10-Abstrak.pdf Download (6MB) | Preview
Preview	Text 15. Bab I Pdf.pdf Download (253kB) | Preview
Preview	Text 17. Daftar Pustaka Pdf.pdf Download (381kB) | Preview
	Text 14. Bab II Pdf.pdf Restricted to Registered users only Download (340kB)
	Text 13. Bab III Pdf.pdf Restricted to Registered users only Download (170kB)
	Text 14. Bab IV Pdf.pdf Restricted to Registered users only Download (331kB)
	Text 16. Bab V Pdf.pdf Restricted to Registered users only Download (287kB)
	Text 15. Lampiran Fatwa MUI Pdf.pdf Restricted to Registered users only Download (453kB)

Abstract

Eksistensi Hukum Jaminan merupakan hal yang penting untuk melindungi kepentingan bank (kreditor) sebagai penyedia dana yang memerlukan jaminan dan perlindungan hukum ketika akan memberikan kredit kepada nasabah (debitor). Salah satunya pinjaman kredit dengan menjaminkan sertifikat tanah dalam putusan nomor 2507K/Pdt/2018 ini. Dalam putusan ini Penggugat melakukan wanprestasi menggugat tergugat yang langsung melakukan lelang eksekusi jaminan. Dalam putusan tersebut penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Eksekusi Barang Jaminan Dalam Kredit Perbankan (Studi Putusan Nomor 2507K/Pdt/2018)" dengan rumusan masalah Eksekusi barang jaminan sejalan dengan hukum apa tidak, bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, dan pandangan islam mengenai eksekusi terhadap barang jaminan dalam kredit perbankan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Eksekusi barang jaminan sejalan dengan hukum apa tidak, pertimbangan hakim dalam putusan nomor 2507K/Pdt/2018 serta pandangan islam terhadap eksekusi barang jaminan dalam kredit perbankan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah data sekunder beberapa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar Replubik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Herzien Inlandsch Reglemen (HIR), buku dan Dokumen. Data akan dianalisa dengan metode kualitatif. Eksekusi barang jaminan dapat langsung dilakukan lelang eksekusi apabila debitor melakukan wanprestasi/cidera janji. Hal ini dilakukan untuk melunasi hutangnya yang sebelumnya telah di buat perjanjian bersama. Sesuai denganKitab Undang- Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dan Herzien Inlandsh Reglemen (HIR). Menurut Pandangan islam sendiri telah dijelaskan oleh Fatwa MUI Debitur Wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah dipakati bersama.

Actions (login required)

View Item