Kittanto, Valensia Agnes (2022) PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP PENYEDIA JASA KONSTRUKSI YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKAT BADAN USAHA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2719/B/Pk/Pjk/2020). Diploma thesis, Universitas YARSI.

Preview	Text COVER 1302018089.pdf Download (40kB) | Preview
Preview	Text HALAMAN PENGESAHAN 1302018089.pdf Download (109kB) | Preview
Preview	Text PERNYATAAN ORISINALITAS 1302018089.pdf Download (129kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK 1302018089.pdf Download (26kB) | Preview
Preview	Text 11. BAB I.pdf Download (138kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA--1302018089.pdf Download (224kB) | Preview
	Text BAB 2--1302018089.pdf Restricted to Registered users only Download (264kB)
	Text BAB 3 --1302018089.pdf Restricted to Registered users only Download (232kB)
	Text BAB 4 --1302018089.pdf Restricted to Registered users only Download (256kB)
	Text BAB 5 --1302018089.pdf Restricted to Registered users only Download (49kB)

Abstract

PT. Barettamuda Pratama mengajukan banding atas surat keputusan Dirjen Jenderal Pajak tentang keberatan yang diajukan atas SKPKB PPh Final Pasal 4 ayat (2). Dengan permohonan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan mengabulkan upaya permohonan banding tersebut. Namun karena dirasa bahwa keputusan tersebut kurang tepat Dirjen Jenderal Pajak mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Penulis disini membahas tentang pengenaan pajak penghasilan terhadap usaha jasa konstruksi yang tidak memiliki sertifikat badan usaha. Selain itu penulis juga membahas pertimbangan hakim terkait sengketa pengenaan pajak penghasilan penyedia jasa konstruksi yang tidak memiliki sertifikat badan usaha dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2719/B/PK/Pjk/2020. Penulis juga membahas pandangan Islam terhadap pengenaan pajak penghasilan terhadap penyedia jasa konstruksi yang tidak memiliki sertifikat badan usaha. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Kesimpulan yang dihasilkan melalui penelitian ini, pengenaan pajak terhadap usaha jasa konstruksi termuat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan atas Jasa Konstruksi. Dalam tahap pemeriksaan Majelis Hakim seharusnya benar-benar memeriksa bukti yang ada, apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang�undangan yang berlaku sehingga dalam pelaksanaanya tidak ada pihak yang dirugikan dalam perkara tersebut. Hukum Islam membahas tentang pajak penghasilan. Dalam pandangan Islam penghasilan yang dihasilkan oleh umat muslim terdapat hak-hak yang harus mereka salurkan bagi mereka yang membutuhkan. Maka dengan itu pengenaan pajak penghasilan diperbolehkan karena disalurkan untuk kepentingan bersama dan kemaslahatan umat Islam. Sehingga penerapan pengenaan pajak penghasilan sudah menjadi suatu kewajiban umat Muslim untuk mentaati peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah dibidang perpajakan yang ada di Indonesia dengan tetap memperhatikan syariat.

Actions (login required)

View Item