Lestari, Ayu Wiwik (2022) PRAKTIK HUKUM ACARA PIDANA MENYANGKUT PENETAPAN SUBJEK TINDAK PIDANA KORUPSI PADA BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS STUDI PUTUSAN: PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 8/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst. Diploma thesis, Universitas YARSI.

Preview	Text 01. COVER.pdf Download (19kB) | Preview
Preview	Text 05. HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (84kB) | Preview
Preview	Text 03. PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.pdf Download (89kB) | Preview
Preview	Text 08. ABSTRAK.pdf Download (36kB) | Preview
	Text 10. BAB I_1302018058.pdf Download (167kB)
	Text 15. DAFTAR PUSTAKA_1302018058.pdf Download (112kB)
	Text 11. BAB II_1302018058.pdf Restricted to Registered users only Download (200kB)
	Text 12. BAB III_1302018058.pdf Restricted to Registered users only Download (177kB)
	Text 13. BAB IV _1302018058.pdf Restricted to Registered users only Download (257kB)
	Text 14. BAB V_1302018058.pdf Restricted to Registered users only Download (59kB)

Abstract

Hukum Acara atau Hukum Formal adalah peraturan hukum yang mengatur tentang tata cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan hukum materiil. fungsinya menyelesaikan masalah yang memenuhi norma-norma larangan hukum materiil melalui suatu proses dengan berpedomankan kepada peraturan yang dicantumkan dalam hukum acara. Kebijakan legislasi dalam rangka pemberantasan subjek tindak pidana badan hukum dalam tindak pidana korupsi. Dalam masyarakat modern, peranan korporasi sangat strategis, bahkan dalam praktik dapat menjadi sarana untuk melakukan kejahatan dan memperoleh keuntungan dari hasil kejahatan. Seperti halnya dalam penunjukan sebuah PT (Perseroan Terbatas) agar ditunjuk sebagai penyedia dalam pengadaan bantuan dana sosial COVID-19 dengan memberi sesuatu berupa uang kepada pegawai Negari atau penyelenggara Negara. Bentuk pertanggungjawaban suatu badan hukum yaitu pemidanaan yang dijatuhkan terhadap pengurus dari badan hukum atau seseorang yang terlibat dalam tindak pidana korupsi badan hukum tersebut. Dalam Islam tindak pidana Korusi merupakan perbuatan yang melanggar syari’at. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu: (1) harus terpenuhinya unsur-unsur delik, maka dapat dikatakan sebagai penetapan subjek hukum tindak pidana korupsi pada terdakwa melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, (2) dengan dianggap mampu bertanggungjawab, maka seseorang dapat dibebankan pertanggungjawaban, (3) dalam Islam seseorang tidaklah melakukan tindak pidana korupsi.

Actions (login required)

View Item