Search for collections on Universitas YARSI Repository

PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA DARI TRANSAKSI YANG DIDASARKAN KEPADA SKEMA PONZI

Wulandari, Sari (2023) PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA DARI TRANSAKSI YANG DIDASARKAN KEPADA SKEMA PONZI. Masters thesis, Universitas YARSI.

[img]
Preview
Text
1. COVER.pdf

Download (13kB) | Preview
[img]
Preview
Text
3. HALAMAN PENGESAHAN.pdf

Download (195kB) | Preview
[img]
Preview
Text
6. PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.pdf

Download (149kB) | Preview
[img]
Preview
Text
9. ABTSRAK.pdf

Download (15kB) | Preview
[img]
Preview
Text
10. BAB I.pdf

Download (326kB) | Preview
[img]
Preview
Text
15. DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (166kB) | Preview
[img] Text
11. BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (309kB)
[img] Text
12. BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (291kB)
[img] Text
13. BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (137kB)
[img] Text
14. BAB V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (16kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan menganalisa hukum mengenai Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akta Dari Transaksi Yang Didasarkan Kepada Skema Ponzi. Dengan menggunakan Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana perusahaan publik dapat merekayasa produknya dengan menggunakan skema Ponzi di pasar modal ? dan Bagaimana Notaris dapat mengenali penerapan prinsip pengguna jasa untuk menghindari pembuatan akta autentik berdasarkan skema Ponzi ? Bahwa Pada saat ini hanya ada beberapa peraturan yang sedikit banyaknya menyinggung pembahasan mengenai ponzi, diantaranya: Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Jo. UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Ketentuan pidana terhadap kegiatan investasi Berskema ponzi/ bodong diatur dalam Pasal 378 KUHP dan kaitannya sangat erat dengan kejahatan dan ruang lingkup dari pertanggungjawaban pidananya. Notaris sebagai salah satu pihak pelapor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor, sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat: identifikasi Pengguna Jasa; verifikasi Pengguna Jasa; dan pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.Dalam penerapan PMPJ, ketersediaan data nasabah atau Pengguna Jasa, jejak rekam dan berbagai transaksi yang dilakukan, serta administrasi atau penatausahaan dokumen informasi yang baik.

Item Type: Thesis (Masters)
Additional Information: T-55-MKn
Uncontrolled Keywords: Notaris, Skema Ponzi, Prinsip Mengenali Pengguna Jasa
Subjects: C Auxiliary Sciences of History > CD Diplomatics. Archives. Seals
K Law > K Law (General)
Depositing User: Sari Wulandari
Date Deposited: 10 Nov 2023 10:31
Last Modified: 10 Nov 2023 10:31
URI: http://digilib.yarsi.ac.id/id/eprint/11843

Actions (login required)

View Item View Item