Sari, Nanda Elvira Puspita (2021) PERJANJIAN DALAM USAHA PENYEDIAAN JASA ANGKUTAN SEWA KHUSUS DITINJAU DARI UNDANG–UNDANG NO 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI KASUS : PUTUSAN KPPU NO. 13/KPPU-I/2019). Diploma thesis, Universitas YARSI.

Preview	Text 1. COVER SKRIPSI NANDA.pdf Download (78kB) | Preview
Preview	Text 5. HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (147kB) | Preview
Preview	Text 3. PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.pdf Download (55kB) | Preview
Preview	Text 8. ABSTRAK.pdf Download (30kB) | Preview
Preview	Text 10. BAB I.pdf Download (245kB) | Preview
Preview	Text 15. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (182kB) | Preview
	Text 11. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (312kB)
	Text 12. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (317kB)
	Text 13. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (618kB)
	Text 14. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (129kB)

Abstract

Salah satu ketentuan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah praktik monopoli sebagai kegiatan yang dilarang. Larangan praktik monopoli dilandaskan pada dampaknya yang tidak hanya merugikan sesama pelaku usaha tetapi juga merugikan konsumen bahkan perekonomian nasional. KPPU sebagai lembaga yang berwenang dalam persaingan usaha telah melakukan penegakan akan hukum persaingan usaha termasuk dengan memutus kasus monopoli yang dilakukan oleh Pt Grab Indonesia dan Pt TPI terkait adanya diskriminasi dan integrasi vertikal dalam perjanjian usaha penyediaan jasa angkutan sewa khusus lewat putusan nomor: 13/KPPU-I/2019. Dalam penelitian ini penulis akan membahas beberapa permasalahan mengenai, pertama mengenai bagaimana perjanjian dalam usaha penyediaan jasa angkutan sewa khusus. Kedua, mengenai bagaimana pertimbangan Hakim terhadap perjanjian usaha penyediaan jasa angkutan sewa khusus tersebut berdasarkan putusan perkara No. 13/KPPU�I/2019. Dan yang ketiga, bagaimana pandangan Islam terhadap perjanjian izin usaha penyediaan jasa angkutan sewa khusus. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif pendekatan berdasarkan peraturan perundang�undangan serta hukum yang berkaitan erat dengan masalah yang akan diteliti dan berdasarkan pada bahan pustaka. Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perjanjian yang dilakukan oleh Pt Grab Indonesia dan Pt TPI ditemukan adanya pelanggaran pasal 14 dan pasal 19 huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam perjanjian tersebut ditemukan bukti-bukti adanya diskriminasi yang dilakukan oleh Pt Grab Indonesia dan Pt TPI terhadap sejumlah driver Grab dan adanya unsur untuk menguasai unit usaha tertentu dimana dalam hal ini yaitu jasa angkutan sewa khusus.

Actions (login required)

View Item