Said, Khalifta Zahira (2023) PENERAPAN SANKSI BERUPA PEMUTUSAN AKSES BAGI PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK YANG TIDAK MENDAFTAR MENURUT UU ITE NO. 11 TAHUN 2008. Diploma thesis, Universitas YARSI.

Preview	Text 01. COVER.pdf Download (28kB) | Preview
Preview	Text 05. HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI.pdf Download (92kB) | Preview
Preview	Text 03. PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.pdf Download (89kB) | Preview
Preview	Text 08. ABSTRAK.pdf Download (23kB) | Preview
Preview	Text 10. BAB I.pdf Download (144kB) | Preview
Preview	Text 15. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (98kB) | Preview
	Text 11. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (85kB)
	Text 12. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (127kB)
	Text 13. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (153kB)
	Text 14. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (49kB)

Abstract

Berbicara mengenai sanksi pemutusan akses yang diterapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sebagai sanksi terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik yang tidak mendaftar, diharapkan menjadi sesuatu yang tidak merugikan masyarakat pengguna sistem elektronik. Penyelenggara Sistem Elektronik diartikan sebagai pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara Negara, Orang, Badan Usaha dan/atau masyarakat. Apabila memang ada pihak-pihak yang terugikan, hal tersebut tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah sebagai pihak yang berwenang membuat peraturan. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 telah membuat peraturan terkait dengan Penyelenggara Sistem Elektronik. Tanggung jawab pemerintah terhadap kerugian masyarakat pengguna sistem elektronik sangat penting, terutama yang mengakibatkan hilangnya pendapatan seseorang yang bekerja di sektor digital akibat sanksi yang pemutusan akses yang diterapkan pada PSE yang tidak mendaftar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kendala dan keberatan PSE dalam sistem pendaftaran yang berakhir mempersulit PSE untuk mendaftar, dan untuk mengetahui apakah penerapan sanksi berupa pemutusan akses terhadap PSE yang tidak mendaftar sudah menjadi pilihan yang tepat atau belum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dan wawancara sebagai tambahan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menyimpulkan bahwa: Kendala dari pendaftaran PSE merupakan karena adanya Pasal 36 ayat (5) dalam PM Kominfo No. 5 Tahun 2020 yang mengharuskan memberi akses orientasi seksual yang dinilai mendiskriminasi orientasi seksual minoritas; pemilihan sanksi berupa pemutusan akses yang diterapkan Kominfo terhadap PSE yang tidak mendaftar dinilai berpotensi merugikan masyarakat yang bekerja pada sektor digital; dan pemerintah dalam menerapkan peraturan menurut Islam harus dilandasi dengan nilai-nilai yang tidak merugikan pihak lain.

Actions (login required)

View Item