Amalia, Hilda (2021) KEBIJAKAN STACK 100% DALAM KEGIATAN USAHA PELAYANAN JASA BONGKAR MUAT PETIKEMAS DI TERMINAL MULTIPURPOSE PELABUHAN L.SAY MAUMERE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI KASUS : PUTUSAN KPPU NO.15/KPPU-L/2018). Diploma thesis, Universitas YARSI.

Preview	Text halaman sampul hilda.pdf Download (56kB) | Preview
Preview	Text halaman pengesahan 1.pdf Download (273kB) | Preview
Preview	Text halaman orisinalitas hilda.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text Abstrak hilda.pdf Download (793kB) | Preview
Preview	Text bab I hilda.pdf Download (396kB) | Preview
Preview	Text daftar pustaka hilda.pdf Download (174kB) | Preview
	Text bab II hilda.pdf Restricted to Registered users only Download (423kB)
	Text bab III hilda.pdf Restricted to Registered users only Download (546kB)
	Text bab IV hilda.pdf Restricted to Registered users only Download (805kB)
	Text bab V hilda.pdf Restricted to Registered users only Download (125kB)

Abstract

Monopoli Sebagai Kegiatan yang dilarang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang dilakukan PT Pelindo III dalam menerapkan pola penataan pelayanan jasa bongkar muat petikemas dengan Kebijakan stack 100% diterminal multipurpose pelabuhan 1.say maumere. Adapun rumusan masalah penelitian yaitu:Bagaimanakah Kebijakan Stack 100% Dalam Kegiatan Usaha Pelayanan Jasa Bongkar Muat Petikemas di Terminal Multipurpose Pelabuhan L.Say Maumere,Bagaimanakah pertimbangan majelis komisi dalam putusan KPPU Nomor 15/KPPU-L/2018, Bagaimanakah Pandangan Islam terhadap Kebijakan Stack 100% Dalam Kegiatan Usaha Pelayanan Jasa Bongkar Muat Petikemas di Terminal Multipurpose Pelabuhan L.Say Maumere ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dikaitkan dengan Putusan Perkara KPPU Nomor 15/KPPUL/2018, Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. PT Pelindo III membuat konsep usulan tarif secara paket, namun dengan item pekerjaan yang mengadopsi pada tarif jasa pelayanan bongkar muat petikemas diterminal petikemas. Sehingga menimbulkan kenaikan biaya Strorage SS yang semula pada paket stripping angsur tidak dibebankan sehingga dibebankan menjadi Rp.6.500.00 untuk kontainer 20" dan Rp.13.000.00 Untuk kontainer 40" pada paket stripping haulage dan juga terdapat perubahan biaya karena adanya penambahan gerakan.ini sehingga Telah terbukti melanggar praktik monopoli diatur dalam Pasal 17 UU No.5 Tahun 1999 dan Pengecualian monopoli BUMN diatur dalam Pasal 51 UU No.5 Tahun 1999. Putusan KPPU Nomor 15/KPPU/L/2018 yang telah menetapkan PT Pelindo III (Persero) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 ayat (1) dan (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah tepat dan tetapi tidak terbukti melanggar Pasal 19 huruf (a) dan (b). Kegiatan yang dilarang/monopoli disebut ikhtikar yaitu menahan barang untuk tidak beredar dipasar agar harganya menjadi naik. perbuatan itu telah membatasi persaingan secara tidak patut sehingga berimplikasi terhadap menghambat persaingan atau menyebabkan kerugian.

Actions (login required)

View Item