Ikhwan, Renza Yuri (2020) PERWUJUDAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (E-COURT). Diploma thesis, Universitas YARSI.

Preview	Text 1. Halaman Cover.pdf Download (94kB) | Preview
Preview	Text 6. HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (653kB) | Preview
Preview	Text 4. PENYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text 9. ABSTRAK.pdf Download (30kB) | Preview
Preview	Text BAB 1 - RENZA 1302013065.pdf Download (3MB) | Preview
Preview	Text Daftar Pustaka.pdf Download (41kB) | Preview
	Text 12. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (115kB)
	Text 13. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (229kB)
	Text 14. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (325kB)
	Text 15. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (41kB)

Abstract

Skripsi ini dibuat untuk mengkaji mengenai perwujudan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perma nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik (e-court). Jenis Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Dimana penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mungkin mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Penelitian ini mengkaji data sekunder sebagai dasar utama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perwujudan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perma no 1 tahun 2019 melahirkan e-court yang mana merupakan wujud implementasi dari asas tersebut. Peradilan dengan sistem e-court dapat memangkas prosedur dan waktu juga biaya berperkara sehingga membantu pengadilan mewujudkan peradilan yang berdasarkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan meski masih ditemukan kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya, seperti kurang menguasai teknologi, sarana dan prasarana yang masih kurang memadai. Menurut Pasal 38 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dinyatakan bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2019 mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik. Meski demikian Perma Nomor 3 Tahun 2018 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Pelaksanaan sistem e-Court juga dilakukan dengan berpedoman pada yurisprudensi atau keputusan hakim terdahulu. Dalam pandangan Islam e-court sebagai wujud implementasi asas sederhana cepat dan biaya ringan telah sesuai dengan ajaran Islam. E-court memberi maslahat kepada para pencari keadilan yang mana Islam memberi kemudahan seperti halnya e-court yang memberi kemudahan kepada para pencari keadilan dalam berperkara.

Actions (login required)

View Item