Aldiansyah, Rifai (2020) TANGGUNG JAWAB KEMITRAAN TERHADAP KELALAIAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA (Studi Kasus PT Epsindo Jaya Pratama dan GE Oil & Gas ESP Inc.). Diploma thesis, Universitas YARSI.
|
Text
1. HALAMAN SAMPUL.pdf Download (63kB) | Preview |
|
|
Text
6. HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
Pernyataan orisinalitas - Rifai Aldiansyah 1302015066.pdf Download (364kB) | Preview |
|
|
Text
9. ABSTRAK.pdf Download (50kB) | Preview |
|
|
Text
11. BAB I.pdf Download (264kB) | Preview |
|
|
Text
16. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (244kB) | Preview |
|
Text
12. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (264kB) |
||
Text
13. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (313kB) |
||
Text
14. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (547kB) |
||
Text
15. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (138kB) |
Abstract
Skripsi ini disusun untuk mengetahui dan menganalisa mengenai tangggung jawab kemitraan terhadap kelalaian pengadaan barang dan/atau jasa dan penyelesaian sengketa antara kemitraan terhadap kelalaian pengadan barang dan/atau jasa. Selain itu penulis ingin mengetahui mengenai akad perjanjian Joint Operation dalam prespektif Islam. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah hukum normatif empiris dengan menggunakan jenis data primer yaitu wawancara dan bahan hukum sekunder yaitu perjanjian para pihak, studi kepustakaan dan dokumen lain. Dalam skripsi ini, membahas kelalai kemitraan dalam perjanjian kemitraan Joint Operation/Konsorsium yang terjadi dalam kasus PT Epsindo Jaya Pratama GE Oil & Gas ESP Inc menyebabkan kerugian bagi PT Epsindo Jaya Pratama karena Terlambat memasok barang atau terlambat melaksanakan jasa sesuai kontrak dan menurut penilaian Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dampak yang timbul berakibat fatal bagi operasi oleh GE Oil & Gas ESP Inc.. Dalam Dasar hukum pembentukannya adalah suatu persekutuan perdata (maatschap) yang lahir dari persetujuan antara subjek-subjek hukum tidak lepas dari syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 juncto 1338 KUHPerdata. Untuk sahnya suatu perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 harus memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif. Syarat subyektif suatu perjanjian berkaitan dengan subyek hukum yang melakukan perjanjian tersebut, yakni para pihak harus sepakat mengikatkan dirinya. Dalam Islam kita di ajarkan untuk tanggung jawab jika ingkar janji dalam perjanjian yang di buat. Untuk menyelesaikan memberikan ganti rugi yang bersumber pada ingkar akad.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Additional Information: | S-646-FH |
Uncontrolled Keywords: | Perjanjian Kemitraan(Joint Operation), Persekutuan Perdata (Maatschap), Sarat Sah Perjanjian |
Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD61 Risk Management K Law > K Law (General) L Education > L Education (General) |
Depositing User: | Unnamed user with email admin@yarsi.ac.id |
Date Deposited: | 20 Oct 2022 02:48 |
Last Modified: | 20 Oct 2022 02:48 |
URI: | http://digilib.yarsi.ac.id/id/eprint/10099 |
Actions (login required)
View Item |