Lesmana, Deddi (2022) PERAN PIHAK KETIGA DALAM PERALIHAN TANAH DAN BANGUNAN PADA PROSES IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI DKI JAKARTA. Masters thesis, Universitas YARSI.

Preview	Text 1. COVER TESIS.pdf Download (22kB) | Preview
Preview	Text 3. HALAMAN PENGESAHAN DEDI.pdf Download (219kB) | Preview
Preview	Text 9. PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.pdf Download (29kB) | Preview
Preview	Text 12. ABSTRAK.pdf Download (111kB) | Preview
Preview	Text 13. BAB I.pdf Download (646kB) | Preview
Preview	Text 18. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (145kB) | Preview
	Text 14. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (888kB)
	Text 15. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 16. BA IV.pdf Restricted to Registered users only Download (631kB)
	Text 17. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (89kB)

Abstract

Izin mendirikan bangunan yang selanjutnya disebut sebagai IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi bangunan dan/atau menetapkan bangunan eksisting sesuai persyaratan administratif dan teknis. Dalam hal ini terkait dengan dinas pengampu yang mengeluarkan izin adalah dinas perizinan atau yang disebut sebagai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, namun dalam pelaksanaan masyarakat banyak menggunakan jasa pihak ketiga dalam pengurusannya, inovasi dibidang pelayanan publik telah banyak mengeluarkan berbagai inovasi bahkan dengan slogan "urus izin sendiri itu mudah", dimana penggunaan jasa pihak ketiga memiliki banyak resiko mulai dari biaya yang tidak murah serta rawan terhadap praktik penipuan. Perumusan masalah bertujuan untuk menganalisa kedudukan pihak ketiga pada proses Izin Mendirikan Bangunan, batasan Notaris-PPAT sebagai pihak ketiga dalam proses peralihan hak atas tanah yang berkaitan dengan proses Izin Mendirikan Bangunan. Metode Penelitian dengan yuridis normatif dimana pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konsep. Disimpulkan bahwa dengan mengacu pada kewenangan yang diberikan ternyata AJIB dan Notaris-PPAT dan untuk Konsultan tidak diberikan kewenangan. Serta dalam peralihan hak atas tanah dan bangunan terhadap pewarisan sesuai dengan peraturan terbaru tentang pendaftaran tanah Notaris-PPAT memiliki kewenangan untuk mengeluarkan akta keterangan waris, dan terhadap proses IMB merupakan bagian dari bentuk pelayanan tambahan terhadap masyarakat yang telah menggunakan jasa Notaris-PPAT.

Actions (login required)

View Item