Andika, Yolanda (2019) EVALUASI PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2013 MENJADI PERATURAN PEMERINTAH NO.23 TAHUN 2018 MENGENAI JUMLAH WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH & JUMLAH PENERIMAAN PAJAK USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH SERTA TINJAUANNYA DARI SUDUT PANDANG ISLAM : (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). Diploma thesis, Universitas YARSI.

	Text 01. COVER.pdf Download (27kB)
	Text 04. LEMBAR PENGESAHAN SIDANG.pdf Download (1MB)
Preview	Text 02. LEMBAR PERNYATAAN.pdf Download (2MB) | Preview
	Text 05. ABSTRAK.pdf Download (28kB)
	Text 09. BAB I.pdf Download (87kB)
	Text 15. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (38kB)
	Text 10. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (103kB)
	Text 11. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (28kB)
	Text 12. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (120kB)
	Text 13. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (420kB)
	Text 14. BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (18kB)
	Text 16. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (580kB)

Abstract

Tangal 1 Juli 2018 pemerintah telah merevisi PP No. 46 Tahun 2013 menjadi PP No. 23 Tahun 2018 mengenai pengenaan pajak terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Besaran tarif PPh Final bagi pelaku UMKM yang memiliki omset kurang dari Rp.4,8 miliar pertahun ialah 0,5% turun dari 1%. PP No. 23 Tahun 2018 memiliki batasan waktu yang berbeda untuk berbagai subjek pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menstimulus bisnis UMKM, mendorong peran serta masyarakat dan pengetahuan perpajakan. Penilitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perubahan jumlah wajib pajak UMKM dan penerimaan pajak UMKM atas pengalihan PP No.46 Tahun 2013 menjadi PP No.23 Tahun 2019. Jenis Penelitian ini adalah deskriptif dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa di KPP Pratama Jakarta Kembangan setelah adanya penerapan PP No. 23 Tahun 2018 jumlah Wajib Pajak UMKM mengalami peningkatan setiap bulannya sedangkan penerimaan pajak UMKM mengalami penurunan dikarenakan turunnya besaran tarif. Agar terwujudnya tujuan dari kebijakan ini KPP Pratama Jakarta Kembangan perlu melakukan sosialisasi khususnya kepada Wajib Pajak yang sesuai dengan kriteria PP No. 23 Tahun 2018 melalui upaya persuasif sehingga mereka dapat turut serta berperan dalam perpajakan. Dalam Pandangan Islam, perubahan PP No. 46 Tahun 2013 menjadi PP No.23 Tahun 2018 diperbolehkan, sebab perubahan peraturan ini diberikan oleh pemerintah demi kemaslahatan umat, yaitu dengan meringankan tarif pajak penghasilan bagi para pelaku UMKM.

Actions (login required)

View Item