Mahindra, Yandi (2020) KEPEMILIKAN SAHAM ASING PADA PERUSAHAAN PENYELENGGARA PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (FINTECH LENDING). Diploma thesis, Universitas YARSI.

Preview	Text 1 Cover.pdf Download (436kB) | Preview
Preview	Text 5. Halaman Pengesahan Skripsi.pdf Download (224kB) | Preview
Preview	Text 8 Abstrak.pdf Download (505kB) | Preview
Preview	Text 10 BAB I.pdf Download (758kB) | Preview
	Text 11 BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 12 BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (851kB)
	Text 13 BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 14 BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (521kB)
Preview	Text 15 . Daftar Pustaka.pdf Download (508kB) | Preview

Abstract

Fintech adalah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Perkembangan fintech di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang menggembirakan bahkan fintech sebagai model bisnis baru di bidang jasa layanan keuangan dianggap dapat menjadi sektor unggulan pada masa mendatang. Penyelenggara fintech tidak hanya investor dalam negeri saja tetapi investor asing juga terlibat dalam pengembangan bisnis ini di Indonesia. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai ketentuan kepememilikan saham asing pada perusahaan fintech lending penanaman modal berdasarkan peraturan yang berlaku, dan akibat hukumnya dari perusahaan penanaman modal asing fintech lending yang memiliki komposisi saham yang tidak sesuai dengan peraturan peraturan Undang-Undang, serta pandangan islam nya mengenai ketentyan kepemilikan saam asing pada perusahaan fintech lending berdasarkan regulasi yang ada. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan data sekunder sebagai data utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : kegiatan Fintech yang bergerak dalam bidang jasa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi secara khusus diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia No 19/12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Ketentan PMA yang tidak sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat berdasarkan UU, terdapat beberapa sanksi yang tertera dalam Pasal 47 POJK/01/2016 yang berisi, atas pelanggaran kewajiban dan dan larangan dalam peraturan OJK tersebut, OJK berwenang mengenakan sanksi administrative terhadap Penyelenggara berupa.peringatan tertulis, denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin Kepemilikan saham asing sah menurut pandangan Islam selama tidak melanggar aturan aturan Allah SWT dalam Al-Qur’an dan Hadits. Kata kunci: Fintech, Penanaman Modal Asing, Saham.

Actions (login required)

View Item